Dana Jamkesda Harus Segera Dicairkan

INDRAMAYU – Belum cairnya dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dari Pemerintah Kabupaten Indramayu ke sejumlah rumah sakit, membuat pelayanan terhadap masyarakat penerima SKTM (surat keterangan tidak mampu) tidak maksimal. Pasalnya, pihak rumah sakit harus menanggung beban tagihan sarana medis akibat keterlambatan pencairan dana jamkesda tersebut. Terkait persoalan tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Wahyudi, meminta kepada Pemkab Indramayu agar segera mencairkan dana jamkesda tersebut kepada pihak rumah sakit. Apabila tak kunjung dicairkan akan mengganggu pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit, khususnya pelayanan terhadap pasien dari keluarga miskin pemilik SKTM. “Mestinya Pemkab Indramayu jangan menunda-nunda pencairan dana jamkesda, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau ini tidak segara dicairkan kasihan pihak rumah sakit,” ujar Yudi -sapaan Wahyudi- kepada Radar, Senin (26/8). Yudi mengungkapkan, sejumlah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Indramayu kini mengeluhkan lambatnya proses pencairan dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Pemkab Indramayu. Informasi yang diperoleh, hampir 4 bulan terhitung April sampai Agustus 2013 ini dana jamkesda belum bisa dicairkan. Salah satu rumah sakit yang mengeluhkan hal ini adalah RSUD Indramayu. Rumah sakit milik Pemkab Indramayu ini belakangan harus menanggung beban tagihan sarana medis akibat terlambatnya pencarian dana jamkesda. Sehingga pihak sumah sakit saat ini terpaksa harus berupaya membayar tagihan obat dari sejumlah distributor, untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Menurutnya, dalam satu bulan rata-rata tagihan jamkesda di RSUD Indramayu mencapai Rp500 juta, dengan asumsi ini dalam jangka waktu 5 bulan tagihan sudah mencapai Rp2,5 miliar. Ironisnya kondisi yang sama juga terjadi pada pencairan dana jaminan kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Informasi lain yang diperoleh Radar, kasus ini  terindikasi juga terjadi di sejumlah rumah sakit milik daerah seperti di RSUD MA Sentot Patrol. Bahkan akibat keterlambatan pencarian dana jamkesda dan bantuan kesehatan provinsi, menyebabkan rumah sakit milik pemerintah daerah ini terancam kolaps. (oet)