IPM Rendah Bukti Kegagalan

**Rokhmin: Ada yang Salah dalam Mengelola Kabupaten Cirebon   GEBANG – Keprihatinan atas rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon, disuarakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Prof DR H Rokhmin Dahuri. Bagi Rokhmin, dengan APBD yang jumlahnya triliunan, seharusnya IPM akan tinggi, tapi justru kenyataannya sangat terpuruk. “Kabupaten Cirebon saat ini menduduki peringkat kedua dari bawah setelah Kabupaten Indramayu dalam peningkatan IPM di Jawa Barat. Padahal kita ketahui bersama bahwa APBD Kabupaten Cirebon ini terbilang cukup banyak. Dengan peringkat IPM terendah kedua se-Jawa Barat, membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam mengelola Kabupaten Cirebon,” ujar Rokhmin  dalam acara halalbihalal bersama masyarakat Gebang, Jumat (30/8). Rokhmin juga membeberkan sejumlah alasan mengapa Kabupaten Cirebon menempati peringkat kedua terendah di Jawa Barat dalam hal IPM, meskipun disertai dengan APBD yang cukup besar. “Penyebabnya ada dua. Pertama konsep pengelolaan pembangunannya yang boleh jadi tidak tepat. Kemudian kedua, implementasi yang memang kurang serius. Padahal dengan sumber dana yang cukup besar, APBD yang cukup lumayan, seharusnya kita bisa berbuat banyak untuk meningkatkan IPM,” ujar Rokhmin. Sementara itu, salah satu tokoh muda Kabupaten Cirebon wilayah timur, Ujang Kusumah Atmawijaya kepada Radar mengatakan, dirinya sangat menyesali IPM Kabupaten Cirebon yang berada di peringkat kedua terbawah di Jawa Barat. “Saya belum tahu jelas kalau IPM Kabupaten Cirebon menempati peringkat kedua terbawah. Namun kalau memang ini terjadi, itu sangat memalukan. Ini jelas kegagalan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ini adalah hal terburuk di Kabupaten Cirebon, karena sekarang PAD Kabupaten Cirebon sangat banyak mencapai dua triliunan. Tapi kok IPM-nya terbawah kedua. Saya sebagai warga Kabupaten Cirebon nggak terima,” ujar Ujang. Dia berharap Pemkab mampu membawa IPM Kabupaten Cirebon menjadi tertinggi. “Pemerintah seharusnya mampu benar-benar mengelola PAD untuk tingkatkan IPM. Pemerintah harus pertanggungjawabkan pengelolaan PAD sebanyak itu. Sekarang bisa kita lihat pembangunan infrastruktur yang tidak merata, khususnya di WTC, masih banyak jalan yang rusak,” ujar Ujang. (den)