Azrul Desak Mutasi Disegerakan

KEJAKSAN- Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon H Ahmad Azrul Zuniarto SSi Apt mendesak wali kota untuk segera melaksanakan mutasi. Proses itu (mutasi, red) dianggap politisi PKS ini  bisa menjadi stimulan para PNS untuk bekerja lebih baik lagi. Ditemui koran ini, Azrul mengatakan, saat ini kinerja pemerintahan Drs Ano Sutrisno MM dan juga Drs Nasrudin Azis SH belum bisa diimbangi oleh para PNS yang ada. Sehingga, program-program yang diwacanakan Ano-Azis banyak yang belum terealisasi. Salah satu indikasinya, kata dia, adalah sejumlah proyek pembangunan yang gagal lelang. “Kinerja Ano-Azis ini belum bisa diimbangi oleh kinerja PNS. Sehingga akibatnya banyak program-program yang belum bisa dilaksanakan. Ya salah satu indikasinya adalah gagal lelang,” ujarnya. Dijelaskan Azrul, APBD Kota Cirebon saat ini sudah cukup besar dan nilainya mencapai Rp1 Triliun. Sehingga, lanjut dia, bila tidak diimbangi dengan kemampuan penyerapan yang baik, maka APBD yang besar itu akan sia-sia. “Program yang ada bagus, pembangunan yang diwacanakan juga sangat bagus, APBD juga sudah cukup besar. Sayang saja bila memang anggaran yang ada itu tidak bisa terserap dengan baik,” ujarnya. DIkhawatirkan, hingga akhir tahun 2013, penyerapan anggaran yang ada tidak mencapai 100 persen. Bila berkaca pada semester pertama, kata dia, penyerapan anggaran barulah sebesar 31 persen. Sehingga, besar kemungkinan, bila penyelenggaraan pemerintah tetap seperti ini, anggaran yang terserap hanya sebanyak 60 persen. “Ini kan sangat disayangkan. Pembangunan yang gagal lelang atau harus lelang ulang, apakah waktunya akan mencukupi hingga akhir tahun? Nanti kalau tidak terkejar, jadi masalah juga,” lanjutnya. Sehingga, dirinya berharap, mutasi bisa segera dilaksanakan. Minimalnya untuk para pejabat yang tidak memerlukan evaluasi gubernur, yakni untuk pejabat eselon tiga. “Yang memerlukan evaluasi gubernur itu kan hanya eselon dua. Saya harap nantinya mutasi ini bisa merangsang dan meningkatkan kinerja PNS. Mengingat semangat Ano-Azis ini kerja cepat sementara tidak diimbangi oleh kinerja PNS,” tukasnya. (kmg)