JAKARTA- Kritik tajam kepada pemerintah umumnya dilakukan oleh oposisi. Namun, kali ini kritikan justru datang dari partai yang mengusung Presiden Joko Widodo. Yakni PDIP. Apakah ada manuver politik? Adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang melontarkan kritik atas kebijakan pemerintah menangani pandemi corona. Kritik Puan salah satunya perihal aturan makan 20 menit. Dia khawatir aturan makan 20 menit hanya akan menjadi lelucon.
Puan mengingatkan pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat. Dia khawatir akan timbul dampak buruk jika pemerintah tidak bisa menjelaskan secara rinci soal aturan makan 20 menit tersebut.
Tak hanya Puan. Dua legislator PDIP juga ikut mengkritik Jokowi serta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Yakni Effendi Simbolon. Anggota Komisi I DPR RI itu menyalahkan Jokowi yang dinilai tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19. Bahkan Effendi menyebut presiden tidak patuh konstitusi.
Senada dengan koleganya, Masinton Pasaribu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, juga menyoroti kinerja para menteri yang bertindak secara seremonial dan cenderung menyepelekan Covid-19. Salah satunya soal pernyataan Luhut yang sempat menyebut corona terkendali tapi keesokannya justru terjadi lonjakan kasus.
Lalu, ini pertanda apa? “Saya pikir PDIP mencoba mencari langkah aman. Yaitu dengan tidak membela kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini secara membabi buta,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Selasa (3/8).
Menurutnya, sikap Effendi dan Masinton muncul karena PDIP melihat celah negatif dalam pendekatan pemerintah untuk menangani corona. PDIP ingin sedikit menjaga jarak. “Dengan strategi mengambil jarak dari pemerintah, PDIP bisa terhindar jika masyarakat Indonesia kelak menyalahkan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19,” terangnya.
Selain itu, PDIP diduga sedang menyiapkan penyelamatan. Ini dibutuhkan seandainya ada kritik masyarakat kepada pemerintah apabila kasus corona semakin tak terkendali.
Hal senada disampakan Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menilai kritik Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu merupakan bentuk refleksi dan kekhawatiran penanganan Covid-19. “Siapapun bisa saja mengkritik. Termasuk mereka yang berada di pihak pemerintah. Saya pikir itu wajar lah. Kan Pak Effendi dan Masinton warga masyarakat juga. Jadi sah-sah saja menyampaikan kritik itu,” ujar Herman.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menilai kritik dua politisi PDIP tidak melampaui batas. PDIP mengizinkan kadernya mengkritik pemerintah. “Kami punya 128 orang anggota F-PDIP. Mereka punya pemikiran sendiri, punya pemahaman sendiri,” katanya.
“Yang nggak boleh di PDIP itu berkhianat. Kalau pendapat masih boleh. Kalau pendapatnya melewati garis batas atau offside, tentu ditegur. Tapi ini kan pendapat, pemikiran. Jadi masih wajar,” pungkas Utut Adianto. (rh/fin)