SUMBER - Insiden yang terjadi di Kecamatan Sumber harus dijadikan peringatan buat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Sebab jika terbukti, sanksi pidana dan pemecatan akan menghampirinya. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Dodi T Basuni SH. Dodi mengatakan, semakin dekatnya hari pemilihan calon bupati dan wakil bupati Cirebon, PNS harus tetap pada tugas pokok dan fungsinya, yakni melayani kepentingan masyarakat. Bukan melayani kepentingan para calon, apalagi menjadi bagian dari tim kampanye. Meskipun mempunyai hak pilih, secara institusi, PNS harus netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. “Sudah diatur dalam PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS bahwa PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” katanya. Sebab, ketika PNS tersebut secara terselubung menjadi salah satu tim sukses salah satu pasangan calon, kemudian mengajak seseorang untuk memilih pasangan calon yang diusung, maka tindakan itu bisa dilaporkan ke Panwaslu atau BKPPD. “Oleh sebab itu, agar tidak sampai terjadi seperti itu, janganlah bermain-main politik praktis,” ucapnya. Jika seorang PNS itu terbukti melakukan aktivitas untuk mengajak memilih kepada salah satu pasangan calon, sanksi tegas akan siap meluncur kepadanya. Mulai dari sanksi pidana sampai dengan pemecatan. Kemudian, pasangan calon pun akan ikut disanksi karena melibatkan PNS dalam aktivitas politiknya. “Ini akan menjadi ganjalan, kalau pasangan itu menang hasilnya bisa dibatalkan. Kalaupun kalah, ketika mengajukan banding ke MK akan dihambat karena ada bukti melibatkan PNS,” tegas fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Cirebon ini. Pihaknya berharap, pemilukada kali ini dilaksanakan secara fair, agar tidak menimbulkan gejolak politik berkepanjangan. Jika PNS diseret-seret dalam arus dukung-mendukung, maka yang rugi adalah masyarakat dan proses pembangunan daerah akan terhambat. “Seperti sepak bola, mari kita junjung fair play demi kemajuan Kabupaten Cirebon,” tandasnya. (jun)
Kategori :