VAKSINASI besar-besaran terus dilakukan oleh semua pihak, termasuk di dalamnya pemerintah kota/kabupaten, TNI-Polri. Bahkan, instansi pemerintah atau swasta sama-sama bergandengan tangan mengadakan vaksinasi masal. Namun demikian, ternyata hambatan dialami oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Salah satunya adalah soal distribusi vaksin yang masih kurang.
Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengungkapkan, pihaknya saat ini masih mengalami persoalan kekurangan stok vaksin. Azis mengharapkan dengan pemberitaan yang ada di Kota Cirebon bisa mempercepat turunnya vaksin dari pusat.
“Semoga saja dengan berita yang ditayangkan dapat mempercepat turunnya vaksin dari pusat ke Kota Cirebon. Agar percepatan mencapai taget 70 persen bisa cepat tercapai. Saya kira itu yang paling penting. Mudah-mudahan bulan November vaksin bisa terwujud, sesuai dengan target nasional,” ujar Azis, kemarin (23/9).
Selain itu juga, Azis menyinggung terkait dengan percepatan vaksinasi yang memang dialami Kota Cirebon. Namun demikian, tidak seluruh dari data vaksinasi tersebut merupakan Kota Cirebon. Pasalnya, data tersebut tercampur dengan daerah-daerah lainnya yang mengikuti kegiatan vaksinasi di Kota Cirebon, baik melalui secara masal ataupun sentra-sentra yang tersedia.
“Kami memang penyuntikan sudah hampir mencapai 70 persen. Artinya menembus angka 68-69 persen. Namun demikian, warga Kota Cirebon sendiri baru tervaksin 58 persen. Ini yang menjadi permasalahan bagi Kota Cirebon yang memang didatangi banyak warga sekitar Cirebon,” tuturnya.
“Sehingga, kita sangat apresiasi sekali dengan bantuan yang ada kepada Pemkot Cirebon dan Dinkes Kota Cirebon yang berasal dari TNI, Polri, dan instansi-instansi lainnya. Percepatan vaksinasi di Kota Cirebon ini menggembirakan,” tambahnya.
Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan bahwa saat ini memang Pemerintah Kota Cirebon mengalami kekurangan stok vaksin. Bahkan, untuk dosis kedua masih terdapat penundaan yang dilakukan oleh pemkot dan instansi terkait.
“Kita memang sudah minta ke kemenkes melalui dinas. Gambarannya kita dapat drop dari Kemenkes sekitar kurang lebih 20.000 dosis. TNI dan Polri juga sudah menyampaikan. Nanti kita akan rekap dan kolaborasikan,” ungkap sekda.
“Mudah-mudahan minggu ini datang. Lebih dari 97 ribu yang kita usulkan. Kita masih ada sekitar 500 dosis saja di Polri. Kalau melihat kebutuhan memang tinggi sekali, hampir 100 ribuan. Namun, saat ini untuk Puskesmas terus berjalan. Akan tetapi, untuk yang masal kita kekurangan,” imbuhnya.
Gusmul -sapaan akrab sekda- juga mengakui bahwa Pemerintah Kota Cirebon juga mengalami permasalahan terkait data yang sudah divaksinasi. Bahkan, rencananya pihaknya dan Dinkes Kota Cirebon akan berkoordinasi untuk melaksanakan cleansing data terkait.
“Kota Cirebon sudah mencapai target progressnya itu sekitar 68 persen. Untuk warga kotanya kita belum sisir. Tapi kurang lebih informasi dari Dinkes kita sisir sekitar 15 persen itu warga luar kota. Dari Capaian 68 persen sekitar 53-55 persen secara rill penduduk kota,” tuturnya.
“Rata-rata memang yang dari Kabupaten atau kota lainnya itu berasal dari sentra-sentra kegaitan vaksinasi masal. Kalau puskesmas kan sudah tidak bisa karena harus warga asli daerahnya dibuktikan dengan KTP. Mudah-mudahan kita nanti akan ada cleansing data lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota (Ciko), AKBP M Farhri Siregas SH SIK MH menjelaskan bahwa memang saat ini vaksinasi di Kota Cirebon sudah mencapai target. Akan tetapi karena semua dilakukan berbasis Komputer dan apalagi Kota Cirebon merupakan kota peralihan sewilayah Ciayumajakuning. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ada warga luar Kota Cirebon yang ikut vaksinasi di Kota Cirebon.
“Kita tidak menutup ada orang di luar Kota Cirebon mau vaksin di sini kita terima. Memang dari data vaksinasi kita cukup tinggi sampai 68 persen. Tapi untuk KTP Kota Cirebon akan kita maksimalkan kembali. Nanti kita buat target-target seperti di pasar dan tempat yang sering bertemunya orang di lokasi. Kami siap penuhi,” tutupnya. (jrl)