Dalam website LPES DPR tersebut dijelaskan bahwa tender proyek itu sudah selesai dilaksanakan dengan nilai Rp56 miliar. “Apa sih urgensi pembangunan security sistem gedung DPR ini untuk saat ini? Ini kan lagi situasi pandemi, kok jadi parah begini,” kata Lucius. Belum lagi, proses lelang jabatan yang ramai menjadi pembicaraan. Karena prosesnya diduga bermasalah.
Terpisah, Ketua Forum PDMI Arif Hidayat menyebutkan banyak keanehan di DPR RI. Keanehan tersebut terjadi pasca Indra Iskandar menjabat sebagai Sekjen DPR RI. “Memang saya lihat banyak keanehan sejak Pak Indra ini. Sebagai contoh Deputi Bidang Administrasi Drs H Mardian Umar meninggal dunia itu pada tanggal 27 Februari 2019 hingga saat ini belum ada yang mengganti posisinya,” ungkapnya.
Dirinya pun mendesak KPK agar melakukan pemantauan dugaan praktik korupsi di DPR terlebih soal program dan jabatan yang ada. Hal tersebut disampaikan bukan tanpa dasar karena ada dugaan muatan ekonomis dalam kinerja lembaga di Parlemen Indonesia itu.
“Jabatan Biro Pemberitaan Parlemen juga mulai tahun lalu hingga saat ini dibiarkan dijabat oleh plt. Ada apa jabatan strategis dibiarkan kosong. Apakah ada muatan ekonomis seperti yang marak di tangani KPK saat ini? Semoga saja KPK memantau di lingkup DPR RI,” terangnya. (rh/fin)