Mobil Murah Jadi Masalah, Investor Mulai Gelisah

JAKARTA - Pro-kontra terhadap kebijakan mobil murah, serta penolakan beberapa daerah, mulai membuat para investor otomotif gelisah. Para investor bakal mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia jika kebijakan soal mobil murah tidak kondusif. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongkie D Sugiharto mengatakan, dia meminta pemerintah pusat dan kepala daerah berhati-hati sebelum memutuskan untuk menghambat penjualan mobil. \"Jangan seolah-olah tidak ada perlindungan bagi investor,\" ujarnya di Jakarta kemarin. Jongki menambahkan, jika pertimbangannya soal kemacetan, pemerintah daerah yang menolak mobil murah seharusnya bisa lebih bijaksana. Dia meminta agar kepala daerah introspeksi dan terus mengembangkan ketersediaan angkutan umum masal di wilayahnya masing-masing. \"Kalau angkutan umum sudah aman, nyaman dan terjangkau, masyarakat pasti tidak beli mobil,\" tukasnya. Apabila dihambat, lanjutnya, industri otomotif Indonesia akan kehilangan potensi investasi, hingga kemungkinan bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). \"Kalau investasinya tidak bisa masuk ke sini, terus order sepi, karyawannya menganggur bagaimana? Kalau begitu, mending impor CBU (Completely Built Up) saja dari Thailand, ngapain susah-susah bikin di sini,\" ketusnya. Dia mengaku beberapa wacana mengenai pembatasan penjualan mobil murah cukup menganggu semangat kalangan industri. Apalagi yang sudah memiliki niat untuk memperbesar produksi LCGC-nya di pabrik yang dibangun di Indonesia. \"Bagi seorang investor ini membingungkan. Apalagi yang sudah punya rencana memperbesar produksi terus tiba-tiba dibatasi saya nggak tahu bagaimana rasanya,\" jelasnya. Gaikindo menilai, produksi mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car) jutsru akan memberikan keuntungan bagi negara. Pasalnya penggunaan mobil LCGC yang irit bahan bakar akan mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ketua Umum Gaikindo Sudirman MR mengatakan, pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap produksi mobil LCGC bukanlah insentif bagi industri, tapi untuk masyarakat agar beralih menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dan irit bahan bakar. \"Itu insentif agar konsumen membeli mobil yang irit bahan bakar. Bukan insentif untuk industri,\" ujarnya kemarin. Terkait dengan rencana pembatasan terhadap peredaran dan penjualan mobil murah, Sudirman mengaku lebih memilih penerapan sistem ERP (Electronic Road Pricing) untuk membatasi peredaran mobil di daerah-daerah rawan macet. ERP menerapkan sistem bayar bagi kendaraan yang melewati jalan-jalan tertentu. \"Apalagi itu sudah didukung Wakil Presiden Boediono,\" sebutnya. Pihaknya tidak khawatir penjualan mobil murah di kota-kota besar bakal tersendat. Pasalnya masih banyak daerah di Indonesia yang memerlukan alat transportasi dengan harga terjangkau. \"Kami tidak memaksakan LCGC ini hanya di Jakarta, kami siapkan untuk ratusan kota di Tanah Air. Monggo saja pemerintah buat aturan seperti apa, kita akan ikuti, kita pelajari bersama-sama,\" ungkapnya. Di sisi lain, dia menilai pemerintah DKI Jakarta terlalu khawatir dengan peluncuran mobil murah ramah lingkungan. Alasannya, pembeli mobil di Jabodetabek tidak semuanya bekerja ke pusat kota Jakarta. \"Mungkin yang akan masalah, kalau yang beli setiap hari untuk bekerja ke arah Sudirman atau Thamrin, di pusat kota. Tapi yang beli itu banyak yang dari pinggiran Jakarta,\" sambungnya. (wir/kim)