JAKARTA - Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Komite Kereta Cepat, Jakarta-Bandung. Di sisi lain, eks Sekretaris BUMN, Said Didu mengungkap adanya anggaran tak wajar.
Said Didu menolak klaim dari Kementerian BUMN yang menilai anggaran yang bertambah Rp 26,6 triliun adalah hal wajar. Sebab, angka tersebut lebih dari 10 persen anggaran awal yang sebesar Rp 113,9 triliun.
Menurut Didu, pembengkakan anggaran yang terjadi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bukan hal yang wajar.
“Wajar? Eskalasi biaya lebih 10 persen dari rencana awal adalah pekerjaan orang yang tidak bisa merencanakan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (10/10).
Menurut Said Didu, anggaran kereta cepat juga semakin tidak wajar jika berkaca dari awal perkiraan.
Di mana saat awal rencana pembangunan Jepang memperkirakan biaya pengerjaan habis 6 miliar dolar AS.
Kala itu, Indonesia mengabaikan tawaran dari Jepang yang dianggap lebih mahal. Bekerja sama dengan China yang menawarkan hanya 5 miliar dolar AS kemudian dipilih.
“Sekarang melonjak menjadi 8,6 miliar dolar AS. Wajarnya di mana?” tanya Said Didu.
Berita berlanjut di halaman berikutnya...
Baca juga:
- Sejarah Huludayeuh di Sindang Jawa, Tempat Prajurit Mataram Sultan Agung Menetap setelah Kalah Perang dari VOC
- Setelah Harimau Jawa Dinyatakan Punah, Macan Tutul Jadi Penguasa Gunung Ciremai, Jumlah Diperkirakan Kurang dari 15 Ekor