PEMBANGUNAN kereta cepat Jakarta Bandung banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Selain karena waktu penyelesaiannya molor, anggaran proyek tersebut membengkak hingga Rp 27 triliun.
Alih-alih bisa segera di manfaatkan oleh masyarakat, mempercepat perpindahan barang dan orang serta memberi efek domino pada perekenomian nasional, proyek infrastruktur itu malah menambah beban keuangan negara.
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/10), Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan bahwa kereta cepat merupakan contoh proyek yang dibangun hanya untuk gagah-gagahan. Selain selain tak efesien, proyek yang di garap sama perusahaan China ini berisiko hukum di kemudian hari.
Mulai dari inkonsitensi Presiden Joko Widodo yang di awal memastikan tidak akan menggunakan APBN, kini mengizinkan APBN digunakan.
“Hitungan meleset jadi bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yang adalah bagian keuangan negara. Kelarpun tidak ada jaminan untung!” urainya lewat akun Twitter pribadi, Senin (11/10).
Jansen Sitindaon sadar cuitannya ini akan mendapat serangan para pendengung yang dia diyakini akan berkutat pada kasus Hambalang.
Baginya itu tak jadi soal. Apalagi dalam bayangannya, kerugian pembangunan kereta cepat akan jauh lebih tinggi dibanding proyek infrastruktur lainnya.
“Infrastruktur trap ini di depan mata kita semua. Jangan abaikan itu apalagi utang kita terus numpuk. Dan janjinya dulu tidak pakai APBN,” tandasnya(*)