PEMBATASAN sosial dalam penanganan COVID-19 dan perlawanan sipil terhadap junta militer Myanmar telah memukul sektor ekonomi dan menurunkan ekspor negara tersebut.
Dilansir kantor berita Politik RMOLJabar, Selasa (12/10), nilai mata uang Myanmar, Kyat, terhadap Dollar Amerika kini anjlok. Akibatnya harga barang-barang modal yang di impor semakin mahal dan mempersulit kondisi ekonomi.
Nilai tukar Kyat telah jatuh sekitar 50% sejak militer merebut kekuasaan pada Februari lalu. Pembekuan asset Myanmar oleh Amerika Serikat membuat cadangan devisa negeri itu semakin menipis.
Menurut Analis Resiko Asia Di Fitch Solutions, Jason Yek, Pembatasan penarikan uang tunai oleh pemerintah telah memicu kekhawatiran pada rakyat Myanmar soal keamanan uang mereka yang ada di bank. Hal itu memicu orang untuk menyimpan Dollar AS, Dollar Singapura atau Baht Thailand.
Serangkaian upaya dilakukan Bank Sentral Myanmar untuk menahan kenaikan harga Dollar. Mulai dengan kebijakan meningkatkan pasokan mata uang asing hingga memerintahkan eksportir untuk memulangkan pendapatan dalam waktu 30 hari telah gagal membendung lonjakan harga Dollar.
Diperkirakan, Nilai tukar Kyat akan naik ke 2.400 per Dollar Amerika pada akhir tahun ini dan 3.200 pada akhir 2022.
Menurut analis kebijakan publik yang berfokus pada tata kelola ekonomi di Myanmar, Khine Win, krisis ekonomi di negaranya baru akan mereda jika demokrasi di pulihkan.
“Sangat sulit untuk memprediksi kapan krisis keuangan ini akan berakhir,” kata Khine Win.
“Hanya pemulihan demokrasi dan pemerintahan yang sah yang akan membuka bantuan internasional yang dibutuhkan Myanmar untuk mengatasi krisis ini, tetapi sangat sulit untuk melihat hal itu terjadi,” imbuhnya.
Sementara itu direktur Pusat Bisnis Myanmar, Vicky Bowman mengatakan, upaya pemerintah Yangoon melakukan intervensi pasar malah semakin merusak kepercayaan investor karena eksportir selalu punya cara untuk menjaga mata uang asing mereka di luar negeri.
\"Penyebab fundamental krisis valas adalah jatuhnya kepercayaan investor di Myanmar dan penangguhan bantuan pembangunan sejak Februari,\" kata dia.
“Tanpa solusi politik yang mengarah pada dimulainya kembali pinjaman dan mengembalikan kepercayaan pada negara, akan sulit bagi kyat untuk pulih,” lanjutnya.
Disisi lain investasi langsung ke Myanmar dari perusahaan multinasional semakin kecil. Kebanyakan dari mereka enggan melakukan bisnis dengan rezim militer bahkan sebagian yang sudah berinvestasi berniat angkat kaki.
“Kami tidak melihat adanya FDI masuk dan tren depresiasi kyat dapat berlanjut selama militer tetap berkuasa,” kata Khine Win. “Ini bisa menyeret lebih banyak orang kelas menengah ke bawah garis kemiskinan.(*)