JAKARTA – Pemerintah Junta Militer Myanmar menolak keputusan pertemuan tingkat tinggi ASEAN, karena tidak mengundang mereka dalam pertemuan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Junta Militer Myanmar mengatakan dalam rilis pers bahwa kepala negara atau pemerintahan Myanmar memiliki hak penuh dan setara untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN,” kata Kementerian Luar Negeri Junta dalam rilisnya, yang dikutip dari JawaPos.com, Sabtu (23/10).
KTT ASEAN dijadwalkan pada 26-28 Oktober. Masih belum jelas siapa yang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut jika ada. Sebab, rencananya KTT ASEAN hanya akan mengundang tokoh non-politik Myanmar.
Tekanan internasional diberikan kepada ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap kegagalan junta Myanmar dalam mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan-lawan politiknya.
Berdasarkan laporan PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan orang ditangkap dalam tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif di negara itu dan memicu kecaman internasional.
Namun, Pemerintahan Junta Militer Myanmar membantah data tersebut dan mengatakan jumlah korban tewas sebanyak itu dilebih-lebihkan. (jun/jp)
Baca juga:
- Gara-gara Myanmar, Sekjen PBB Tak Mau Menghadiri KTT ASEAN
- Junta Militer Myanmar Tak Diundang di KTT ASEAN