HONGKONG-Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok makin memanas. Washington mengeluarkan kebijakan memberi tempat berlindung yang aman (safe haven) bagi warga Hongkong untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut.
Tak ayal, kebijakan tersebut langsung mendapat kritikan yang tajam dari Pemerintah Tiongkok. Penyebabnya kritikan itu muncul di tengah tindakan keras Beijing terhadap gerakan pro-demokrasi di Hongkong.
Presiden AS Joe Biden pada Agustus lalu mengumumkan skema safe haven sementara bagi penduduk Hongkong sebagai respons atas tindakan keras Beijing.
Skema itu, memungkinkan ribuan orang Hongkong memperpanjang masa tinggal mereka di AS.
Biden mengatakan ada alasan kebijakan luar negeri yang kuat untuk skema tersebut, mengingat serangan berkelanjutan Tiongkok terhadap otonomi Hongkong.
Rincian skema itu disampaikan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang membantu memformalkan kelayakan warga Hongkong yang bepergian dengan berbagai dokumen perjalanan untuk bekerja dan tinggal di AS hingga 18 bulan.
Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara Pemerintah Tiongkok menyebutnya sebagai campur tangan terang-terangan dalam urusan Hongkong.
“Pemerintah yang tidak hanya menampung tetapi mengundang atau mendorong buronan untuk tinggal di negara mereka dengan ceroboh mengabaikan aturan hukum dan mengekspos kemunafikan mereka untuk dilihat semua orang,” kata pernyataan Pemerintah Tiongkok.
Kota bekas koloni Inggris itu kembali ke Pemerintahan Tiongkok pada 1997 dengan janji kebebasan (demokrasi) yang luas.
Namun, sejak penerapan undang-undang keamanan nasional secara langsung oleh Tiongkok pada 2020, kota itu telah mengambil tindakan otoriter dengan tindakan penangkapan besar-besaran dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan media.
Otoritas Hongkong dan Tiongkok mempertahankan kota itu untuk menikmati otonomi tingkat tinggi, tetapi hak-hak tertentu tidak bersifat mutlak.
Kepala Dewan Demokrasi Hongkong yang berbasis di Washington DC, Brian Leung menyambut baik inklusivitas yang luas dari skema safe haven AS itu.
Dia mengatakan, skema itu akan membawa stabilitas dan keamanan finansial yang sangat dibutuhkan bagi Hongkong.
Sunny Cheung, yang bersaksi di sidang kongres AS pekan ini tentang tindakan keras yang telah membuat banyak rekan aktivisnya di Hongkong dipenjara, mendesak langkah kebijakan berkelanjutan oleh pemerintahan Joe Biden.
Cheung sendiri telah melarikan diri ke pengasingan akibat tindakan keras di kota asalnya. “Meskipun (skema) ini adalah langkah maju yang besar, itu tidak boleh menjadi yang terakhir,” kata Cheung. (antara/jpnn)