Rekanan Proyek DAK Dahului SPK

Komisi D DPRD Tinjau Sekolah Penerima DAK JALAKSANA - Meski Surat Perintah Kerja (SPK) belum keluar, namun terdapat sejumlah pemborong yang telah memulai pengerjaan fisik penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Informasi tersebut berhembus di kalangan pengusaha dan wakil rakyat. Akibatnya, jajaran Komisi D DPRD melakukan tinjauan lapangan, kemarin (9/11). Beberapa sekolah yang ditinjau Komisi D yaitu SDN  Padamenak, SDN 1 Sukamukti dan SDN 1 Sembawa Kecamatan Jalaksana. Sekolah tersebut merupakan tiga dari lima sekolah yang dikabarkan telah memulai pengerjaan fisik. Padahal SPK sendiri baru akan keluar Rabu (10/11) ini. ”Tinjauan kami ini sekadar evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 2010 pembangunan fisik perpustakaan,” terang Ketua Komisi D, Iwan Sonjaya SPd di sela meninjau SDN Padamenak, kemarin. Ternyata informasi yang berhembus itu benar. Di tiga SD yang ditinjau Komisi D sedang ada pengerjaan pembangunan gedung perpustakaan. Rata-rata sudah mencapai 40 persen hingga 50 persen. Menurut keterangan dari pekerja, pembangunan sudah dimulai sejak 29 Oktober lalu. Sayangnya ketika hendak mengorek keterangan lebih lanjut, Komisi D gagal menemui kepala sekolah tiga SD tersebut. Sebab, mereka tengah dikumpulkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam sebuah rapat rutin. Kepada Radar, Iwan mengatakan bahwa terdapat kejanggalan yang perlu klarifikasi. Pasalnya, proyek fisik sudah dikeluarkan tatkala SPK belum keluar. Plang proyeknya pun belum ada karena memang SPK belum dikeluarkan. Namun pihaknya belum bisa menemukan jawaban klarifikasi. Baik itu dari kepala sekolah, pengusaha ataupun dari pejabat Pendik Disdikpora. ”Waktu survei tadi nggak ketemu kepseknya. Kami juga belum tahu CV apa yang mengerjakannya dan siapa pemborongnya. Kabid Pendik juga ketika ditelepon belum bisa memberikan keterangan lantaran sedang ada urusan di Polres,” jawab Iwan. Sementara itu, terkait pelaksaan pembangunan di lima sekolah penerima DAK di Kecamatan Jalaksana, polisi memanggil dua pejabat. Mereka berasal dari Disdikpora dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Hanya saja Radar belum memperoleh keterangan apa saja materi yang ditanyakan polisi kepada para pejabat tersebut. Namun kabarnya, pemeriksaan itu terkait pembangunan lima sekolah di Kecamatan Jalaksana yang menerima DAK, tapi SPK-nya malah belum ke luar. H Atoni yang dipanggil polisi saat dihubungi Radar awalnya mengatakan kalau dirinya sedang mengikuti rapat koordinasi (rakor). Padahal dari pantauan Radar, pejabat dari Cipta Karya itu sedang ada di Polres Kuningan untuk dimintai klarifikasinya seputar pembangunan lima SD yang SPK-nya malah belum keluar. ”Maaf saya sedang rakor dulu,” katanya melalui sambungan telepon. Tapi ketika sore harinya kembali dihubungi Radar, pria itu akhirnya mengaku dipanggil polisi. Ditanya pembangunan di lima SD itu SPK-nya sudah keluar atau belum, Atoni menyatakan jika SPK sudah keluar. ”SPK-nya sudah keluar kok. Tidak ada masalah,” ucapnya buru-buru. (ded/ags)