Radarcirebon.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.
Gugus tugas honorer terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gugus tugas ini bisa direplikasi di tingkat kabupaten/kota.
Demikian terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).
BACA JUGA:Menghindari Friksi, Marshanda Ng-Blok Akun Instagram Sheila Salsabila dan Suaminya
Dalam pertemuan hangat tersebut, Ridwan Kamil menawarkan kepada tenaga honorer nakes pembentukan sebuah gugus tugas sebagai perantara tenaga honorer dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk secara transparan mencari solusi," ujar Ridwan Kamil.
Dengan membentuk gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat.
BACA JUGA:Ferdy Sambo Tersangka, Rumah Istrinya Digeledah, Ini yang Didapat Penyidik
"Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," tambah gubernur yang akrab disapa Kang Emil.
Terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat, Gubernur berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan.
Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dengan mudah membuat surat edaran.
"Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," imbuhnya.
BACA JUGA:Jawa Barat Kirim 558 Delegasi Pramuka Terbaik ke Jambore Nasional
Menurut Gubernur, pertemuannya dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer.
"Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," pungkas Kang Emil. (jun)