Minta KPK Bebas Intervensi Politik

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem yang berakhir kemarin (3/12) menghasilkan enam rekomendasi sebagai sikap politik terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014. Salah satunya adalah desakan agar KPK menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya memiliki spirit yang sejalan dengan KPK. \"Nasdem punya komitmen moralitas terhadap pemberantasan korupsi,\" katanya sebelum penutupan rakernas di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, tadi malam. Paloh lalu menunjuk kasus Bank Century dan Hambalang. Menurut dia, dua kasus tersebut plus kasus-kasus lain dengan jumlah kerugian negara yang juga besar penting segera dituntaskan. Guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum. \"Aroma kontaminasi politik dalam sejumlah pengungkapan kasus korupsi harus dijawab KPK dengan kerja keras dan transparansi, berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku,\" tuturnya. KPK, lanjut Paloh, hari ini adalah harapan terakhir tegaknya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, wajar seluruh rakyat Indonesia berharap lembaga yang dikomandani Abraham Samad tersebut juga dapat membentengi diri dari intervensi politik maupun penggiringan opini publik. Paloh menambahkan, rakyat saat ini juga semakin jengah menyaksikan ruang korupsi yang menganga lebar di hadapan mereka. Baik melalui dana bantuan sosial (bansos), dana aspirasi, dana optimalisasi, maupun dana lainnya. \"Karena itu, kami juga mendesak KPK dan unsur-unsur penegak hukum menelisik justifikasi program-program tersebut. Terutama implementasinya di lapangan yang mengatasnamakan nama parpol, bahkan caleg incumbent,\" tegas Paloh. Di luar pemberantasan korupsi, hal lain yang menjadi hasil rakernas Nasdem adalah seruan kepada seluruh warga negara untuk menjaga dan mengawasi Pemilu 2014 agar berlangsung jujur dan adil. Termasuk desakan agar KPU dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, segera merampungkan kekacauan DPT.  Rakernas juga mendesak presiden dan wakil presiden beserta kabinetnya segera mengambil langkah-langkah tegas dan signifikan dalam mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang sudah muncul gejalanya. Nasdem juga mendesak pemerintah menghentikan liberalisasi sektor pangan. Pemerintah diminta melindungi dan menegakkan harkat kemanusiaan petani, nelayan, dan buruh sebagai ujung tombak roda perekonomian nasional. Terakhir, Nasdem mendesak pemerintah menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun yang diiringi dengan peningkatan mutu dan kompetensi guru. (dyn/c9/tom)