KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Kasus gagal bayar atau tunda bayar yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, oleh Ketua ICMI Kuningan disebut menjadi bola liar bahkan multi effect terhadap segala urusan.
Kasus Gagal Bayar Pemkab Kuningan kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2022 ini, mengundang banyak perhatian publik.
Namun, gagal bayar yang dialami Pemkab Kuningan senilai Rp94 miliar ini, menurut Bupati H Acep Purnama akan segera diselesaikan.
Salah satu langkah penyelesaian yang akan dilakukan oleh Pemkab Kuningan, anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2023, akan dipangkas.
BACA JUGA:Semakin Hangat, Kasus Gagal Bayar Pemkab Kuningan Mengudang Reaksi Mahasiswa
BACA JUGA:Gempa Bumi di Majalengka Hari Ini, 3,4 Magnitudo, Termasuk Gempa Dalam
Untuk mencari kejelasan, beberapa fraksi DPRD Kuningan mengusulkan dibentuk panitia khusus (Pansus) gagal bayar atau tunda bayar.
Selain itu, kasus gagal bayar juga dibahas oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indenesia (ICMI) Kuningan menggelar diskusi khusus.
Diskusi dengan tema 'Ngobrolkeun Pikiran Bareng ICMI' itu, menghadirkan sejumlah narasumber dari akademisi, birokrat dan politisi.
Narasumber tersebut diantaranya, Sekda Kuningan, Dian Rahmat Yanuar, Akademisi Suawri Akhamdhian, dan Kepala BPKAD Kuningan, Asep Taufikurohman.
BACA JUGA:Terkenal Suka Merantau, 3 Desa di Kuningan ini Jago Meracik Nasi Goreng
BACA JUGA:CIS Sukses Gelar Olimpiade Alquran
Dalam ngobrol bareng ini juga dihadirkan tiga penanggap. Yaitu Anggota DPRD Kuningan, Yudi Budiana SH dan Deki ZA. Penanggap lainnya adalah Eman Sulaiman. Jumlah peserta diskusi ini sebanyak 65 orang.
Ketua ICMI Orda Kuningan, Nanan Abdul Manan mengatakan, kegaduhan masalah gagal bayar menjadi bola liar yang menjadi multi effect terhadap segala urusan masyarakat Kuningan.
Terlebih munculnya pansus oleh legislatif seakan-akan bahwa 'gagal bayar' merupakan kegagalan tunggal yang dilakukan oleh eksekutif.