Menurut Nanan, roda pemerintahan tentu tidak terlepas dari harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif.
BACA JUGA:Tidak Hanya Ciremai, Berikut Ini Gunung di Kuningan Yang Wajib Diketahui
BACA JUGA:Pesan Dokter Dina untku Suami Istri, Jangan Terlalu Lama, 10 Menit Masih Normal dan Wajar
"Kita tidak elok terjebak dalam muatan politik sesaat dan subjektif yang bermuara pada masalah daerah yang makin akut," tegas Nanan dalam diskusi yang digelar Sabtu 11 Februari 2023 tersebut.
Nanan menambahkan, ICMI terus berupaya dalam konteks penguatan narasi ilmiah untuk membantu menyelesaikan persoalan daerah.
Mempertemukan konsep dan narasi dari berbagai perspektif menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi penta heliks.
Semoga dari diskusi bernas antara eksekutif, legislatif, akademisi, media, masyarakat, aktifis dan refresentasi masyarakat lainnya menemukan banyak alternatif solusi 'gagal bayar' itu.
BACA JUGA:UGJ Jadikan Desa Cirebon Girang sebagai Desa Binaan
"Mari kita rawat Kuningan kita. ICMI siap bersama untuk mencari solusi terbaik demi Kuningan Maju," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Dian Rahmat Yanuar menerangkan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab munculnya masalah tersebut.
Persolan yang menjadi penyebab itu diantaranya, perubahan peraturan dari pusat membuat APBD tersendat-sendat juga pendapatan asli daerah yang tidak tercapai.
"Tahun lalu juga tunda bayar karena pendapatan pusat terganggu. DAK (CPNS/P3K) & DAU turun. Pemerintah sudah menargetkan, bulan April mendatang akan dilakukan pembayaran bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah," sebut Sekda Kuningan.
BACA JUGA:Warga Majasem Tewas Gantung Diri. Ditemukan Surat Wasiat
BACA JUGA:Pelatih Persija Thomas Doll Minta Maaf ke Shin Tae Yong, Gara-gara Kalimat 'Seperti Badut'
Sedangkan Akademisi, Suawri Akhamdhian mengungkapkan, bukan hanya Kuningan saja yang gagal bayar namun juga daerah lain mengalami gagal bayar.