Kang Hero Minta Harus Ada Regulasi Investasi yang Berpihak ke Rakyat

Selasa 21-02-2023,21:00 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Moh Junaedi

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kementerian Investasi dan BKPM Republik Indonesia menggelar sosialisasi pemberdayaan usaha dengan tema Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional Dalam Rangka Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023.

Sosialisasi tersebut berlangsung di salah satu hotel jalan Siliwangi, Kota Cirebon dan dihadiri Anggota DPR-RI Fraksi Demokrat Dr Ir H E Herman Khaeron, Selasa 21 Februari 2023.

BACA JUGA:DAM Ajak Komunitas CRF Bandung dan CB150X Depok Raya Kunjungi IIMS 2023

"Angka investasi di Indonesia pada tahun 2020 sangat besar. Angkanya mencapai Rp1207 triliun."

"Sayangnya, angka investasi yang besar ini tidak terasa manfaatnya di kalangan masyarakat bawah," ungkapnya.

BACA JUGA:Besok, 22 Rabu Februari 2023 BPNU Tetapkan 1 Syaban 1444 H

Agar tidak terjadi di tahun 2020, menurut politisi yang akrab disapa Kang Hero ini, angka investai yang besar di tahun ini harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2

"Maka dari itu saya meminta Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan pentingnya manfaat investasi dengan memberikan sosialisasi terkait dengan besaran investasi yang besar tahun ini," ujarnya.

BACA JUGA:Anas Urbaningrum: Tunggu Beta Bale

Legislator daerah pemilihan (dapil) Cirebon-Indramayu ini mengatakan, banyak kasus koperasi di Cirebon yang merugikan masyarakat. 

"Ada 8 koperasi yang bermasalah dan merugikan masyarakat, seperti kasus Indosurya, kasus koperasi Sejahtera dan lain-lain."

BACA JUGA:Kadiv Hubinter Polri: Dosen UII Sudah Pesan Tiket ke Boston Sejak di Jakarta

"Saya pesimis mereka (koperasi bermasalah) bisa mengembalikan uang, kalau tidak ada upaya dari pemerintah yang keras," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kang Hero menyebutkan, harus ada perubahan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. 

"Harus ada perpaduan antara investasi dan koperasi. Regulasinya harus kita ubah dulu, perundang-undangannya harus kita revisi agar betul-betul berpihak kepada masyarakat," sebutnya. (rdh)

Kategori :