CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) Larangan, Kecamatan Harjamukti, Selasa (31/1/2023), di salah satu hotel di Harjamukti.
Musbangkel merupakan forum strategis di tingkat kelurahan untuk merumuskan perencanaan pembangunan pada tahun depan dengan menggunakan skala prioritas, sebelum nantinya difinalisasi melalui Musrenbang tingkat Kota Cirebon.
Musbangkel,
“Usulan pembangunan ini dari bawah ke atas. Artinya, masyarakat merumuskan kebutuhan pembangunan untuk kemudian disampaikan dalam Musrenbang tingkat kota,” kata Ketua DPRD, Ruri Tri Lesmana.
Ruri berharap, usulan program pembangunan dari masing-masing kelurahan ini dipercepat. Sebab, sistem penginputan rencana program pembangunan untuk 2024 melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) akan ditutup pada akhir Maret 2023.
BACA JUGA:DPRD Apresiasi Angka Stunting Kota Cirebon Turun
BACA JUGA:Komisi II DPRD Kota Cirebon Dorong Pembentukan Klinik Utama Perumda Farmasi
“Mengingat batasan waktu, penginputan SIPD paling lambat 31 Maret mendatang. Oleh karenanya, yang paling prioritas harus dimasukkan. Adapun program prioritas di Keluarahan Larangan diantaranya pengendalian banjir dan perbaikan jalan rusak,” tutur Ruri.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, Musbangkel ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Sehingga pihaknya, terutama anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Harjamukti, mengikuti langsung proses tersebut.
“Kami berharap, komitmen eksekutif dengan legislatif ini bisa direalisasikan melalui pembahasan anggaran. Berbeda dari biasanya, sekarang DPRD mengikuti perencanaan pembangunan sejak awal,” kata Handarujati.
Berikutnya dapat ditindaklanjuti dengan memanggil perangkat daerah terkait untuk menentukan program prioritas. “Mana belanja yang harus menjadi prioritas, itu tentu harus mendapatkan perhatian khusus untuk realisasi,” katanya.
BACA JUGA:DPRD Dorong Percepatan Mal Pelayanan Publik Kota Cirebon
Pada kesempatan yang sama, Lurah Larangan, Dani Rahmat Permana SKep menyampaikan, sejauh ini anggaran yang dialokasikan untuk kelurahan tergolong terbatas. Atas dasar itu, program kegiatan di tingkat kelurahan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya berharap dapat diakomodir melalui pokok pikiran anggota DPRD dari Dapil Kecamatan Harjamukti.
“Oleh karena itu Musbengkel di Kelurahan Larangan ini kami mengundang seluruh anggota DPRD dari Dapil Harjamukti,” katanya.
Hadir dalam Musbangkel Larangan, selain Ruri dan Handarujati, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, Anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil Harjamukti, Dani Mardani SH MH, H Karso, Agung Supirno SH dan Cicip Awaludin SH. (Humas Sekretariat DPRD Kota Cirebon)
BACA JUGA:Komisi I Berharap Honorer K2 Jadi P3K