“Yaitu penandatanganan, pemeriksaan hasil oleh masing-masing instansi. Kalau sudah bersih baru bisa diumumkan," imbuh Deputi Suharmen.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Abdul Fikri Faqih menyampaikan harapannya agar Panselnas konsisten terhadap estimasi waktu yang diberikan.
BACA JUGA:Jadwal SIM Keliling Kabupaten Cirebon Pekan Ini, Bisa Perpanjang SIM Seluruh Indonesia
Jangan sampai pengumuman PPPK guru 2022 mundur lagi, karena akan menggangu kredibilitas Panselnas, khususnya guru honorer.
Dia menyampaikan sejak mundurnya pengumuman PPPK guru dari jadwal 2 - 3 Februari sudah bermasalah, karena adanya pihak yang tidak mengerti aturan birokrasi.
Satu pihak memaksakan kehendaknya dengan menabrak aturan. Pihak lainnya bersikeras memegang teguh aturannya.
"Jadi, enggak ketemu ini, makanya mundur jadwalnya sehingga guru honorer P1 jadi korbannya," ujarnya.
Kalau kemudian pihak-pihak tersebut (Panselnas) sudah kompak, Fikri mengatakan perlu diapresiasi. Namun, dia mewanti-wanti jangan sampai timbul percikan lagi dan akhirnya molor lagi.
BACA JUGA:Hancur Lebur! Skor Liverpool vs Manchester United 7-0, Ini Urutan Pencetak Golnya
BACA JUGA:Posyandu Remaja Masjid At-Taqwa Resmi Berdiri, Pertama di Indonesia
"Jika pengumuman PPPK guru ini sampai mundur lagi, Menko PMK Muhadjir Effendy harus turun tangan," tegasnya.
Politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Menko PMK sebagai perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan masalah tersebut.
Jangan sampai berlarut-larut lagi, karena seleksi PPPK 2023 sudah di depan mata
Sebelumnya, Panselnas sudah bersepakat memberikan tambahan formasi untuk 2.100 P1 tanpa formasi.
Panselnas terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (jpnn)