CIREBON, RADARCIREBON.COM – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Cirebon mengunjungi kantor Bawaslu di Perbutulan, Sumber, Selasa 6 Maret 2023.
Kunjungan berlangsung hampir satu jam, perwakilan JPPR ditemui langsung oleh ketua Bawaslu, Abdul Khoir.
Menurut Koordinator JPPR, Fathan Mubarak, kunjungan dilakukan untuk memastikan keterlibatan JPPR dalam mengawal hajat besar pemilu serentak 2024.
Hal tersebut sesuai dengan keputusan Bawaslu RI yang menetapkan JPPR sebagai lembaga yang terakreditasi melakukan pemantauan pemilu.
"Ini kunjungan silaturahmi dan komunikasi. Saya ingin JPPR bersinergi dengan lembaga-lembaga kepemiluan untuk pemilu yang sehat dan bermartabat", ujar Fathan yang dikenal juga sebagai budayawan muda Cirebon itu.
BACA JUGA:Terduga Pelaku Percobaan Pencurian Toko HP di Bodesari Ditangkap, Tiga Orang Dari Gempol
Sementara itu, Abdul Khoir merasa senang dan terbuka atas kunjungan JPPR Kabupaten Cirebon.
Di kantor Bawaslu yang tempo lalu baru diresmikan Bupati, ia menyambut baik kedatangan sejumlah pengurus JPPR.
Ia pun berkomitmen akan menjaga kemitraan dengan lembaga-lembaga non pemerintah terlebih JPPR.
"Bisa dibilang pemilu serentak 2024 adalah momen demokrasi terbesar sepanjang sejarah republik ini. Peran masyarakat sangat dibutuhkan. Saya kira JPPR adalah mitra strategis bukan saja bagi Bawaslu, tapi juga bagi pemerintah dengan segenap instrumen pelaksana pemilu yang ada," kata Abdul Khoir.
Fathan menyebut, setelah agenda lawatan dengan para steakholder, JPPR akan memunculkan produk diskursus tentang kepemiluan.
BACA JUGA:Hasil Ops Jaran Polres Majalengka, Pelaku Curanmor di Kadipaten dan Lemahsugih, Begal di Jatiwangi
Berbagai wacana kepemiluan dalam bingkai-bingkai politik, ekonomi, sosiologi, budaya, seni, akan mulai dipublikasikan.
Termasuk, beberapa implementasi praktis di sektor pendidikan politik.
"Kami akan membuat semacam nujum panjang tentang pemilu mendatang. Beberapa fenomena bisa dijadikan indikator dengan tingkat presisi yang memadai. Ini akan kami rancang untuk memudahkan langkah-langkah preventif atas semua ekses negatif pemilu," pungkasnya.