Potret Kondisi Riil PDAU

KUNINGAN – Sebelum melangkah pada rencana pembubaran, kondisi PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) harus dipotret terlebih dahulu. Jangan sampai nanti meleset dari pribahasa ‘tangkap tikusnya, jangan bakar lumbungnya’. Terlepas dari seperti apa kondisi PDAU sekarang, mestinya tidak langsung beramai-ramai mendesak agar BUMD tersebut dibubarkan. Pernyataan itu dilontarkan Ketua DPC PKB Kuningan Drs H Ujang Kosasih MSi, kemarin (3/1). Dirinya merasa yakin, tujuan didirikannya PDAU untuk meningkatkan sektor-sektor usaha yang dikelola pemerintah dalam rangka menambah PAD. Jika kondisinya sekarang seperti penilaian banyak orang, maka pihaknya tidak sependapat jika serta-merta langsung dibubarkan. “Jujur saya saja, belum tahu persis kondisi PDAU sekarang, apakah kolaps atau seperti apa. Makanya sekarang perlu dipotret dulu dong biar bisa mencari solusinya,” kata politisi yang duduk di parlemen daerah itu. Cara mendapatkan potret PDAU, menurut Ujang, dengan melakukan audit oleh auditor yang betul-betul independen. Dengan begitu, maka dapat diketahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di PDAU. Bagian mana saja yang menyebabkan PDAU seperti penilaian banyak orang, sehingga bisa langsung diperbaiki dan disempurnakan. “Misalnya, kalau ternyata akibat SDM, ya tinggal diperbaiki SDM-nya. Atau mungkin akibat kuantitas pegawai yang berlebihan, itu juga tinggal diperbaiki. Jangan sampai kita semua bereuforia untuk membubarkan PDAU atau memberikan justifikasi tanpa dasar yang jelas,” tandasnya. Selain audit, lanjut Ujang, DPRD khususnya komisi B bisa melakukan pendalaman. Seperti dengan cara memanggil PDAU, guna dipinta klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga nanti akan diperoleh kesimpulan guna melahirkan solusi. “Apakah nanti kesimpulannya cukup ditangani komisi B ataukah perlu membentuk pansus. Itu sudah wilayah komisi B. Yang jelas, antara audit dan pendalaman komisi B mesti dilakukan beriringan agar diperoleh potret yang jelas,” usulnya. Lewat pendalaman tersebut, dia yakin bakal kelihatan kondisi PDAU yang sebenarnya. Letak kelemahannya sebelah mana supaya dapat dilakukan tindakan perbaikan pada titik lemah tersebut. Ujang mengajak semua elemen masyarakat untuk melihat sesuatu secara objektif dan riil. Untuk itu dibutuhkan potret. Sementara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Oyo Sukarya SE MMPub sependapat dengan pernyataan Ujang. Dia mengatakan, mesti ada pengambilan potret kondisi riil PDAU seperti apa. Untuk masalah wajar atau tidaknya PDAU memberikan sumbangsih PAD, dapat dijawab iya dan tidak. “Karena PDAU ini multi usaha, dengan modal sedikit maka bisa menghambat. Kemudian apabila pegawai terlalu banyak pun bisa menghambat. Makanya dibutuhkan potret tadi,” kata politisi asal partai beringin itu. Dalam rangka itu, komisinya berencana untuk memanggil jajaran direksi PDAU. Oyo mengatakan, semua sudah sepakat pekan depan raker dengan direksi PDAU akan dilaksanakan. Semuanya akan dipertanyakan, khususnya kaitan dengan kinerja selama ini. Untuk langkah selanjutnya apakah hendak dibentuk pansus ataukah tidak, tergantung hasil dari raker. Jika kemudian memerlukan adanya pendalaman lebih lanjut lewat pansus, maka komisi B akan mengeluarkan rekomendasi. “Soal audit, saya kira kita sudah punya Inspektorat. Kalau Inspektorat berjalan pada relnya maka saya yakin tidak akan ada masalah. Untuk akuntan publik, mereka sudah melakukan itu. Tapi apakah sudah memenuhi persyaratan, nanti kita akan nilai,” tukasnya. (ded)