CIREBON, RADARCIREBON.COM - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menerima keluhan dari perangkat desa Mulyasari, Kecamatan Losari. Mereka datang ke DPRD, minta difasilitasi agar persoalan yang dialami, bisa dituntaskan.
"Ada tujuh orang perangkat Desa Mulyasari Kecamatan Losari mengadukan nasib ke DPRD. Mereka menuntut kejelasan sebagai pamong desa setelah diombang ambing oleh kebijakan kuwu," kata Anggota Komisi I DPRD, H Tanung Hidayat.
Pasalnya, mereka merasa dirugikan. Tidak mendapatkan haknya sebagai perangkat desa, serta dinonjobkan. "Mereka yang harusnya mendapatkan Siltap, tapi tidak mendapatkannya. Mereka juga katanya di non jobkan," katanya.
Komisi I sebagai bagian dari DPRD yang mitrakerjanya DMPD mencoba memediasinya. Pihak terkait pun dihadirkan. Sempat memanas karena perangkat menuntut pemenuhna haknya. "Terutama Siltap yang satu tahun lebih tidak didapatkan. Mereka juga menuntut, agar jabatannya dikembalikan," terangnya.
BACA JUGA:Topobroto, Cara Mahad Al Zaytun Jawab Berita Viral, Apa Maksudnya?
BACA JUGA:Detik-detik Pratama Arhan Bikin Heboh Jepang, Reaksi Pemain dan Suporter Seperti Tak Percaya
Berdasarkan informasi yang didapat, persoalan itu bermula dari perbedaan pilihan dalam Pilwu 2021. Diduga, ketujuh aparat desa itu bukan bagian dari pendukung kuwu terpilih saat ini.
Salah satu aparat desa, Mujib Burohman menegaskan persoalan ini murni masalah Siltap. "Kami tidak diberikan hak kami sebagai perangkat desa. Siltap kami belum cair dari mulai tahun 2022 sampai sekarang," katanya.
Sementara Kuwu Mulyasari, Abdun mengklaim, persoalan yang terjadi, sudah terselesaikan. Aparat pun akan kembali difungsikan sebagai perangkat. "Mereka sudah mendapatkan gajinya sama dengan siltap. Jadi sudah clear," pungkasnya. (sam/adv)
BACA JUGA:WAH! Connie Rahakundini Bakrie ‘Tantang’ Syekh Panji Gumilang Bangun Kapal Perang: Saya Berharap…