Abah Ako Malah Bungkam, Sudah Periksa YS, Minta Pimpinan yang Menjelaskan

KEJAKSAN- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon sudah memeriksa YS, oknum anggota dewan yang diduga menggadaikan mobil dinas (mobdin). Sayangnya, hasil pemeriksaan itu belum bisa diketahui publik. Ketua BK DPRD Kota Cirebon, Sunarko Kasidin SH MH, memilih bungkam. Pria yang akrab disapa Abah Ako itu mempersilakan wartawan untuk menanyakan hasil pemeriksaan itu ke pimpinan dewan. “Silakan tanyakan langsung saja ke pimpinan,” kata ketua DPC Partai Hanura Kota Cirebon itu melalui pesan singkat, kemarin. Sebelumnya, Abah Ako cukup gerah dengan kasus tersebut. Dia bahkan mengancam memecat YS yang tak lain sekretaris DPC Partai Hanura Kota Cirebon. Keengganan Abah Ako memberikan penjelasan terkait hasil klarifikasi atas YS tentu bertentangan dengan pernyataan Anggota BK, Ayatullah Roni (Radar Cirebon edisi Kamis 16/1). Ketika itu Roni mengakui pihaknya telah melakukan rapat internal dengan menghadirkan langsung YS. Mengenai hasil rapat, Roni memilih diam dengan alasan itu kewenangan Abah Ako selaku ketua BK. HANYA DIPINJAMKAN? Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Cirebon HP Yuliarso BAE mengaku sempat mendapatkan informasi soal kasus ini. YS, kata Yuliarso, disebut-sebut hanya meminjamkan mobdin itu kepada saudaranya. Tapi Yuliarso belum berani memberikan penjelasan secara rinci dengan alasan belum menerima laporan dari BK. “Infonya sih mobil itu dipinjamkan ke saudaranya, bukan digadaikan,” katanya. Yuliarso mengaku secara resmi belum menerima laporan tertulis dari BK. Siang kemarin sebenarnya ketua BK akan memberikan laporan soal kasus ini. “Tapi ternyata yang bersangkutan ada rapat partai. Insya Allah nanti akan kami sampaikan ke teman-teman media kalau sudah menerima laporan dari BK,” kata Yuliarso. Sedangkan anggota DPRD Iko Pekasa menyesalkan sikap YS kalau ternyata menggadaikan mobil dinas itu. Hal itu tidak perlu terjadi bila YS memahami tupoksinya sebagai wakil rakyat yang bisa menunjukkan keteladanan, bukan malah menciptakan persoalan yang justru merugikan. “Harusnya wakil rakyat itu menunjukkan keteladanan,” sindirnya. Iko menganggap berbagai persoalan yang dialami wakil rakyat, khususnya dalam hal financial, karena gaya hidup anggota dewan yang tidak berkontrol. Dengan gaya hidup tinggi, menyebabkan wakil rakyat terjebak pada perilaku konsumtif. “Mestinya tidak perlu terjadi apabila memiliki kemampuan menejerial keuangan yang bagus,” katanya. Dirinya juga kaget saat membaca berita koran ini soal penawaran masyarakat yang bisa membantu menarik mobdin tersebut dengan imbalan jasa Rp20 juta. “Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menyelesaikan itu? Tentu saja harus yang bersangkutan (penggadai mobdin). Apalagi ini terkait dengan kendaraan milik negara,” pungkas Iko. (abd)