BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Keberadaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan Anggota Komisi V Daddy Rohanady.
Menurutnya, keberadaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat saat ini banyak yang sudah habis masa pakainya.
‘’Keberadaaan jalan provinsi itu 75 persen sudah harus direkontruksi,’’ ucap Daddy melansir dari jabarekspres.co, Minggu 25 Juni 2023.
Untuk totalnya sendiri jalan provinsi ada 2.368 Kilometer. Tapi secara umur teknis banyak yang sudah habis.
Sedangkan untuk kondisi Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi juga sama. Banyak umur jembatan sudah pada tua.
’Usia jembatannya banyak yang berumur 40 tahun sampai 50 tahun, jadi butuh perbaikan,’’ kata Daddy.
Anggota Dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon-Indramayu itu mengakui, Pemprov Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) punya program jalan mulus (Jamu).
BACA JUGA:Dusun yang Hilang Dibangun Bandara Kertajati, Warga Belum Peroleh Manfaat, Keliru Sejak Lahir
Namun untuk infrastruktur pemprov jabar hanya mengalokasikan anggara Rp 1,5 triliun.
Daddy menilai, alokasi anggaran tersbut kurang memadai untuk perbaikan jalan dan jembatan.
Menurutnya, sudah 10 tahun menjabat sebagai Anggota DPRD Komisi IV pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil alokasi anggaran infrastruktur terbilang rendah.
Padahal sebelumnya, ketika APBD sebesar Rp 10 Triliun anggaran untuk infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 1,3 triliun.
Akan tetapi, saat ini dengan APBD mencapai Rp 32 Triliun, alokasikan untuk perbaikan jalan hanya Rp 1,5 Triliun.
“Itu tidak bisa mengcover kemantapan jalan. Ini kalau kita tidak rawat, ya siap-siap saja banyak jalan yang hancur,” ucapnya.