SUMBER – Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan tidak dibenarkan kalau ada oknum anggota DPRD yang meminta fee proyek kepada kontraktor. Lantaran belum menerima gaji pokok karena APBD Kabupaten Cirebon tahun 2014 belum ditetapkan. “Kalau terjadi demikian, berarti dia telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota legislatif. Karena, secara otomatis fungsi pengawasannya tidak maksimal,” tegas Plt Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH. Tindakan peringatan tentu akan dialamatkan kepada oknum anggota DPRD kalau memang terbukti melakukan hal tersebut, baik berupa sanksi administrasi sampai dengan pemecatan. Namun, hal itu ada mekanismenya yang diatur oleh Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan. “BK butuh data yang valid disertai saksi-saksi yang kuat apabila ingin memberikan sanksi terhadap anggota DPRD,” imbuhnya. Peringatan tersebut, tidak hanya dialamatkan kepada anggota DPRD, pengguna anggaran dalam hal ini dinas terkait dan para kontraktornya pun tidak bisa melakukan pengkondisian apapun, karena bisa memengaruhi kualitas pembangunan. “Ini bisa disebut gratifikasi,” tegasnya. Terkait gaji, sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah, terutama pasal 106 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyediakan anggaran untuk belanja yang bersifat urgen, demi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang bersifat rutin diantaranya biaya tagihan listrik, telepon dan air bersih, termasuk gaji pokok para anggota DPRD. “Tidak benar kalau ada anggota DPRD yang belum menerima gaji, walaupun APBD belum diketok palu. Mereka sudah menerimanya, meskipun ada sebagian yang belum mengambilnya. Kecuali untuk tunjangan memang ditunda, karena besarannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang bersumber dari APBD yang sedang kita koreksi ini,” tukasnya. Dari manakah uang itu berasal? Mustofa menerangkan, anggaran yang akan digunakan untuk menggaji anggota DPRD dan PNS serta biaya operasional rutin bersumber dari kas daerah sesuai dengan pasal 132 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah. “Kas daerah sudah menyediakan itu,” terangnya. (jun)
Terbukti Terima Fee Proyek Bisa Dipecat
Sabtu 18-01-2014,12:21 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Sabtu 31-08-2024,22:30 WIB
Atap Masjid As Salam Perum Rinjani Cirebon Ambruk, Diduga karena Terpaan Angin Kencang
Minggu 01-09-2024,00:47 WIB
Inilah Penyebab Kebakaran yang Melanda 3 Rumah di Desa Kertawinangun Kedawung Cirebon
Sabtu 31-08-2024,22:43 WIB
BREAKING NEWS! 3 Unit Rumah Alami Insiden Kebakaran di Kertawinangun Kedawung Cirebon
Sabtu 31-08-2024,18:30 WIB
Jalan Rusak dan Sering Terjadi Kecelakaan, Pemdes Desak Perbaikan
Sabtu 31-08-2024,15:00 WIB
Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Sharp Hadirkan Mesin Penukar Botol Plastik di Area Publik
Terkini
Minggu 01-09-2024,14:00 WIB
Rekomendasi Ramen Enak Under 50K di Cirebon, Murah Meriah, Rasa Tak Kalah
Minggu 01-09-2024,13:30 WIB
Jalan Moh Toha Salah Satu Pusat Jajanan Malam di Cirebon, Surga Kuliner!
Minggu 01-09-2024,13:00 WIB
DPO Kasus Vina Cirebon, Dari 3 Orang, Disebut Hanya Satu, Polda Jabar Masih Mencari? Atau?
Minggu 01-09-2024,12:30 WIB
Bikin Nagih! 4 Rekomendasi Kedai Tahu Gejrot yang Autentik di Cirebon
Minggu 01-09-2024,12:00 WIB