CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pengadaan antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon belum juga digelar. Padahal, pemenang pengadaan alat timbang dan ukur bayi melalui e-katalog muncul sejak 23 Mei 2023 lalu.
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun mempertanyakan pengadaan antropometri yang sumber anggaranya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi mengaku heran dengan sistem pengadaan antropometri itu. Sebab, spare waktu pengumuman pemenang melalui e-katalog sejak 23 Mei sampai pertengahan Juli belum ada realisasi, alatnya belum juga didistribusikan ke posyandu - posyandu se Kabupaten Cirebon.
Sementara anggaran pengadaan antropometri sendiri sebetulnya sudah turun sejak April - Mei 2023 lalu sebesar Rp22 miliar. Namun, pengadaan itu belum juga digelar. "Kami di komisi IV pun akhirnya mencurigai dinas kesehatan, sebetulnya ada masalah apa?," kata Aan, kepada Radar.
BACA JUGA:Fisika di Balik Nikuba Dibongkar, Benarkah Dikontrak Ferrari hingga Lamborghini?
BACA JUGA:Tingkatkan Fungsi Otak dengan Rutin Sikat Gigi
"Kalau mau pengadaan barang itu harusnya dinas kroscek dulu dong, ada gak itu barang ke perusahaan-perusahaan yang menguti proses di e-katalog sesuai dengan aturan dan kebutuhan. Kemudian sesuai tidak dengan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," terang Aan.
Menurutnya, secara aturan, ketika di klik pemenang itu sudah muncul, maka pengadaan itu bisa digelar satu sampai dua Minggu kedepan. Dan didistribusikan ke posyandu-posyandu. "Lah ini jaraknya jauh sekali, didistribusikan juga belum. Bahkan, surat kontrak nya saja belum dibuat oleh dinas kesehatan," ungkapnya.
Hal ini, lanjut Aan, akhirnya menimbulkan banyak spekulasi atau kecurigaan dimasyarakat, termasuk komisi IV mencurigai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan sepertinya.
Padahal, pengadaan alat pendeteksi stunting ini memang dibutuhkan untuk menekan angka atau stunting di Kabupaten Cirebon. Karena dari 1000 kelahiran bayi, 5 persennya itu terdampak stunting. Dan ni masalah besar bagi Kabupaten Cirebon," jelasnya.
BACA JUGA: Ada Badai Matahari 2025 Mendatang, Diprediksi Bisa Luluhlantahkan Jaringan Internet
BACA JUGA:Mau Lewat Tol Cisumdawu? Simak Nama Gerbang Tol dan Rutenya, Ada 2 Ujung Jaya, Jangan Keliru
Ia pun meminta Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan sejauh mana pengadaan alat antropometri ini. Apalagi, pengadaan stunting ini merupakan perintah presiden dan disetujui oleh DPR RI agar bisa didistribusikan "Kita akan panggil paksa Dinkes. Sebab, kota/kabupaten lain sebagian besar sudah didistribusikan kaitan alat antropometri ini. Harapan saya sih kalau ada permasalahan diungkapkan saja," pungkasnya. (sam)