SUMBER, RADARCIREBON.COM - Wacana Ketua KPU Kabupaten Cirebon Dr Sopidi MA menyerahkan kembali kunci gedung baru ke pemerintah daerah mendapat dukungan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi MSi.
Bahkan, Luthfi baru mengetahui bahwa gedung baru KPU sudah diserahterimakan ke penyelenggara pemilu. Padahal, pembangunan lanjutannya belum selesai. Untuk pemagaran dan pengerasan lahan parkirnya.
"Saya baru tahu. Setahu saya kunci itu belum diserahkan. Karena pagarnya belum ada. Tapi kalau seandainya sudah diserahkan dan KPU mau mengembalikan, saya kira ya kembalikan saja. Biar tuntas pekerjaannya," kata Luthfi, Selasa (1/8).
Menurutnya, wajar jika Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi statement berencana mengembalikan kunci gedung barunya. Sebab, dari segi keamanan belum terjamin. Apalagi, KPU memiliki dokumen penting yang perlu dijaga keamanannya.
BACA JUGA:5 Perkutut Katuranggan yang Cocok Dipelihara untuk Keselamatan, Konon Ada yang Bisa Menangkal Santet
BACA JUGA:Berganti Nama Menjadi Garuda United, Timnas U-17 Bakal Lawan Barcelona dan Kashima Antlers
"Saya kira wajar kantor tanpa pagar, belum mau ditempati, karena dari sisi keamanan berbahaya. Apalagi itu dokumen penting semua. Banyak rahasia-rahasia di dalamnya," terangnya.
Maka, ia sangat mendukung apa yang direncanakan Ketua KPU, Sopidi. Artinya, jika Pemda Kabupaten Cirebon enggan melakukan pemagaran gedung baru KPU, maka kembalikan saja kunci yang sudah diterima itu.
"Jadi kalau Pemda gak mau ngasih pagarnya balikin saja kuncinya. Kecuali KPU-nya minta ke DPRD, nanti kita anggarkan," tutur Luthfi sambil tersenyum kecil.
Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr Sopidi MA mengancam akan mengembangkan kunci gedung baru KPU kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ancaman itu menyusul belum dilaksanakannya pekerjaan pengerasan area parkir dan juga pagar keliling.
BACA JUGA:GEGER! Tol Cisumdawu Sudah Berbayar Sejak 1 Agustus 2023, Ternyata Faktanya Begini
BACA JUGA:Inilah Daftar Obat Tradisional, Suplemen dan Kosmetik Berbahaya Menurut BPOM
Padahal, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 semakin hari, makin padat saja. "Untuk pekerjaan pengerasan lahan parkir dan juga pagar secara teknis ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)," kata Sopidi.
"Rencana pengembalian kunci ini, bagian bagian dari auto kritik, karena kami tidak mau ada persepsi dari masyarakat yang menilai KPU tidak memanfaatkan gedung tersebut. Karena kalau bangunan tidak segera ditempati ada kekhawatiran kalau bangunan itu nantinya akan cepat rusak," pungkasnya. (sam).
BACA JUGA:Gara-gara Ini Pemindahan Penerbangan ke Bandara Kertajati Bisa Gagal Lagi