CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memang parah dan dinilai kurang peduli dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Betapa tidak, dari total jumlah anggaran yang ada dalam APBD, kurang dari dua persen yang digunakan untuk program kemiskinan ekstrem ini.
Apalagi, daerah itu termasuk 5 besar kabupaten/kota termiskin di Provinsi Jawa Barat. Namun minim sekali menganggarkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Maka pantas saja, jika Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Pemkab Cirebon. Terutama ketimpangannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 merilis data kota dan kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data tersebut, posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Indramayu. Prosentase kemiskinan di daerah ini mencapai 12,77 persen.
Kemiskinan nomor dua ditempati Kabupaten Kuningan. Tingkat kemiskinannya mencapai 12,76 persen.
BACA JUGA:Fans Persija Nyindir Persib Jelang Bigmatch Liga 1 Pekan Ini: 'Nah Gini Dong Ada Suporternya...'
BACA JUGA:Layani Kebutuhan Mobil Listrik di Cirebon, PLN UP3 Cirebon Tambah SPKLU Ultra Fast Charging
Setelah itu nomor tiga adalah Kabupaten Cirebon. Di kabupaten ini tingkat kemiskinan mencapai 12,01.
Tingkat kemuskinan nomor 4 adalah Kabupaten Majalengka. Mencapai 11,94 persen dari jumlah penduduk kabupaten tersebut.
Urutan kemiskinan nomor 5 di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung Barat. Tingkat kemiskinannya mencapai 10,82 persen.
Walau masuk daerah termiskin nomor 3 di Jabar berdasarkan data BPS, yang aneh penganggaran untuk kemuskinan ektrem di Kabupaten Cirebon sangat minim.
Kondisi inilah yang akhirnya disoroti oleh KPK. Kepedulian Pemkab Cirebon dalam pengentasan kemiskinan sangat rendah.
Ketimpangan anggaran di Kabupaten Cirebon ini yang disorot oleh KPK. Terutama ketimpangan penganggaran antara program pengentasan kemiskinan dengan perjalanan dinas.