PURWAKARTA, RADARCIREBON.COM - Ingat tawuran pelajar, pasti ingat Kang Dedi Mulyadi (KDM). Ketika masih menjadi Bupati Purwakarta, dia pernah membuat aturan ekstrim tentang cara memerangi tawuran pelajar.
KDM yang sekarang merupakan anggota DPR RI ini, pernah membuat aturan yang tak biasa soal tawuran. Misalnya larangan sekolah menerima siswa baru jika terbukti ada pelajarnya yang terlibat tawuran.
Aturan lainnya, siswa yang terlibat tawuran didenda Rp 20 juta. Juga yang terlibat tawuran dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh diterima di sekolah lain di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Kemudian belakangan juga membuat aturan yang lumayan nyleneh tapi lumayan bagus. Pelajar yang suka tawuran dimasukkan ke Sasana Chris Jhon. Biar keberanian berkelahi itu disalurkan dengan baik.
BACA JUGA:Penyebab Kebakaran Gudang Rongsok: Kapolres Cirebon Kota: Diduga dari Bakar Sampah
Tapi apa yang dilakukan sosok nyentrik ini untuk menumpas tawuran pelajar dari Bumi Purwakarta juga tidak mulus. Banyak pihak yang menentangnya. Bahkan sampai ada yang menggugat lewat pengadilan.
Tapi sosok yang sekarang menjadi salah satu petinggi Partai Gerindra ini, tidak gentar. Peraturan yang dia buat ini lumayan membuahkan hasil. Aksi tawuran nyaris tak ada lagi hingga dia mengakhiri masa jabatannnya sebagai bupati.
Padahal, awal sosok yang sangat “Nyuda” ini memimpin Purwakarta, tawuran pelajar begitu marak. Bahkan sudah sangat meresahkan. Karena itulah dia meresponsnya dengan melakukan cara-cara yang sanggat ekstrim.
Sekadar mengingatkan saja, ini ada beberapa hal yang dilakukan Dedi Mulyadi, ketika masih menjadi Bupati Purwakarta, Jawa Barat, menerangi tawuran pelajar, di antaranya:
BACA JUGA:Pemain Bintang Borneo FC Akui Kualitas Persib Bandung, Kalimatnya Bisa Bikin Melayang
1. Larangan Menerima Siswa Baru
Salah satu aturan KDM yang sangat terkebal adalah melarang menerima siswa baru bagi pelajar sekolah yang siswanya terlibat tawuran. Aturan ini langsung menghebohkan Purwakarta.
Bahkan, Dedi Mulyadi mengaku sempat digugat oleh pengurus yayasan serta kepala sekolah dari 6 SMK swasta yang terkena sanksi akibat tawuran tersebut.
Namun, dia tak gentar. Tetap menjalankan kebijakan larangan menerima siswa baru tahun bagi sekolah yang terlibat tawuran.
Menurut dia, larangan tersebut, sebagai sanksi dan konsekuensi logis terhadap sekolah yang pelajarnya masih terlibat tawuran. "Silakan saja, saya PTUN-kan," ujar Dedi, ketika itu.