JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu.
"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber. Sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 28 November 2023.
Dikatakan, saat ini KPU telah menerima informasi terkait dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo".
BACA JUGA:Jangan Salah! Begini Cara Bedakan Gejala Serangan Jantung dan Maag atau Tukak Lambung
BACA JUGA:Hasil Kualifikasi Liga Champions 2023-2024 Grup E: Atletico Madrid dan Lazio Melaju ke 16 Besar
Mendapat informasi tersebut, KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
Koordinasi dengan BSSN dilakukan untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.
"Jadi harus dicek dulu. Seperti apa datanya, bagaimana bentuknya, lagi dicek, lagi ditelusuri," kata Betty.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
BACA JUGA:Marc Marquez dan Ducati Cepat Beradaptasi, Awal Positif Hadapi Musim Depan
BACA JUGA:Perancis dan Jerman Akan Saling Berhadapan di Final Piala Dunia U-17 2023
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu posting di situs BreachForums, yang biasanya digunakan untuk menjual hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.
Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Setelah penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik, jumlah yang hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan.
BACA JUGA:Lepas Jambore Kader PKK, Bupati Imron Minta PKK Tiru Desa yang Berprestasi
Data yang berhasil diakses "Jimbo" mencakup informasi pribadi yang signifikan, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP (termasuk nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta kode Tempat Pemungutan. (*)