“Penerimaan dari sektor pertambangan juga dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
BACA JUGA:Lantik Kuwu PAW Gempol, Bupati Imron: Lakukan Inovasi Untuk Kemajuan Desa
Pemdaprov Jabar juga mendorong inovasi dalam teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.
Menurut Dodo, dengan penggunaan teknologi terkini dapat membantu mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor ini.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Jabar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik,” pesan Dodo.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, WJMF 2023 yang mengangkat tema "Sustainable Mining For A Better Mining Future In West Java" dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait, membentuk sinergitas dan meningkatkan harmonisasi dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang baik di Jabar.
BACA JUGA:Status Para Capres Usai Debat Perdana, Ada yang Singgung Wakanda hingga Soal Paling Hebat
“WJMF 2023 merupakan forum yang dibuat untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan sektor pertambangan dalam mencapai SDG’S (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) serta evaluasi penerapan regulasi dan kebijakan yang telah didelegasikan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan mematuhi standar lingkungan dan sosial,” ucap Ai.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Cucu Sugyati mengapresiasi Pemdaprov Jabar melalui Dinas ESDM atas penyelengaraan forum ini.
WJMF 2023 merupakan rangkaian kegiatan tahunan Dinas ESDM Jabar, yang dmulai dengan kegiatan West Java Energy Forum (WJEF) pada 26 Juni 2023 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Kemudian West Java Geology Forum (WJGF) pada 16 November di Kabupaten Bandung, dan sebagai penutup, yaitu WJMF 2023.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh perwakilan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tata kelola pertambangan yang baik oleh seluruh pemegang IUP di Jabar.
BACA JUGA:Bahas Demokrasi di Indonesia, Prabowo ke Anies: Kalau Tidak Berjalan Baik, Bapak Tidak Jadi Gubernur
Setelah itu, paparan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara dan Asisten Deputi Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Kemudian panel diskusi yang menghadirkan para narasumber dari pemerintahan, penegak hukum, akademisi, asosiasi serta pelaku usaha. (*)