JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Calon wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
Oleh sebab itu, dalam visi dan misinya pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD pemberantasan korupsi menjadi prioritas.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat memaparkan visi misinya pada debat perdana cawapres di Jakarta Conversation Center (JCC), Jumat 22 Desember 2023.
BACA JUGA:Belum Banyak yang Mengetahui, Inilah 5 Manfaat Mengonsumsi Pete
Dia pun menambahkan, kasus korupsi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sering sekali terjadi di berbagai sektor, seperti konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi.
"Karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen, karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat," ujar Mahfud Md dalam paparan visi misinya.
"Masalahnya apa? masalahnya banyak korupsi dan infisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi," tambahnya.
Mahfud Md juga menyebutkan, berdasarkan hasil SIGI TII, korupsi paling riskan terjadi pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dilakukan secara besar-besaran.
BACA JUGA:Agar Liburan Akhir Tahun Tidak Rugi Secara Finansial, Berikut 4 Langkah Antisipasinya
Tidak hanya itu, bahkan kata Mahfud, korupsi juga terjadi di tiga matra alam, seperti di pertambangan, kelautan, udara.
"Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan, kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata di udara juga ada banyak korupsi," jelas Mahfud Md.
Lebih lanjut, Mahfud MD pun menceritakan pengalamannya saat blusukan ke daerah terpencil.
Ketika itu, dia bertemu dengan pegawai angkutan truk yang mengeluhkan soal subsidi minyak.
BACA JUGA:Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Gas LPG Selama Nataru dalam Kondisi Aman
"Saya ketemu dengan seorang bernama Tedy dan Joni di Padang, seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai karena dikorupsi," kata Mahfud Md.