Joharudin menyebutkan, Bawaslu Kota Cirebon juga sudah memproses dugaan perusakan alat peraga kampanye di Harjamukti.
"Karena pihak yang sebagai korban tidak mau melaporkan ke Bawaslu, maka sesuai aturan menjadikan kejadian tersebut sebagai informasi awal yang menjadi dugaan pelanggaran dan ditindaklanjuti dengan memberikan imbauan," sebutnya.
Menurut Joharudin, Bawaslu Kota Cirebon juga sudah menangani laporan dugaan pelanggaran keterlibatan anak- anak saat kampanye salah satu capres di Kota Cirebon belum lama ini.
BACA JUGA:Asyiknya Liburan dan Berwisata di Majalengka, Empat Kali Terbang Paralayang Dapat Bonus
"Setelah Bawaslu Kota Cirebon melakukan penelusuran, tidak ditemukan atau tidak memenuhi pasal 280 ayat 2."
"Sebab, dari pihak pelaksana dan petugas kampanye tidak menggiring atau memobilisasi anak-anak tersebut."
"Bahkan, hasil penelusuran, saat itu pula diumumkan untuk tidak melibatkan anak- anak."
"Berkaitan dengan itu, kami sudah memanggil perwakilan partai agar tidak terjadi lagi," ujarnya
Ke depan, ditambahkan Johar, saat rapat akbar atau kampanye akbar yang melibatkan massa yang banyak, agar menyediakan area khusus untuk anak.
BACA JUGA:Masih Gampang Temukan Miras di Kota Cirebon
"Sehingga saat pelaksanaan tidak melibatkan anak," imbuhnya.
Masih di tempat yang sama, Koordinator Divisi HP2HM Nurul Fajri menjelaskan, Bawaslu Kota Cirebon sudah melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) rawan banjir di Kota Cirebon.
"Kami (Bawaslu) sudah lakukan pencermatan untuk TPS di wilayah tingkat kelurahan termasuk dengan BPBD yang tergolong yang rawan genangan air pada saat hujan turun."
"Dari hasil pemantauan tersebut, didapati beberapa TPS yang masuk ke dalam wilayah rawan banjir."
BACA JUGA:Tiket Masuk Zam-Zam Pool Kuningan 2023, Ada Promo Selama Libur Nataru
"Hampir di seluruh kecamatan memiliki TPS yang rawan banjir, tapi kami sudah cermati semua akan hal tersebut, termasuk berkoordinasi dengan BPBD Kota Cirebon,” pungkasnya. (rdh)