Setelah 23 Tahun, Diktator Tunisia Tumbang

TUNIS-Pemerintah Tunisia mempercepat pembentukan pemerintahan baru setelah diktator Presiden Zine El Abidine ben Ali jatuh dan melarikan diri ke Arab Saudi. Sementara itu, Ketua Parlemen Fouad Mebazaa diangkat sebagai presiden interim. Meskipun begitu, kondisi ibu kota masih membara. Sejumlah penembak jitu menyerang polisi yang berjaga di samping Kantor Kementerian Dalam Negeri. Kekerasan juga terjadi di sejumlah wilayah sekitar ibu kota dan penjara. Sejumlah pihak mengkhawatirkan perpindahan kekuasaan itu tidak akan berjalan mulus. Poster mantan Presiden Ben Ali yang sebelumnya terpasang di mana-mana diturunkan dan dirusak. Itu menunjukkan sinyal bahwa rakyat Tunisia sudah berubah dan bergerak maju setelah 23 tahun hidup di bawah rezim diktator. Bahkan, stasiun televisi utama milik pemerintah juga berganti nama. Bagi rakyat Tunisia yang sudah turun ke jalan sebulan terakhir, pengumuman bahwa pemerintahan persatuan nasional akan segera dibentuk membuka harapan terciptanya negara demokrasi baru. Bahkan untuk mewujudkan itu, puluhan orang harus menjadi korban tembakan aparat saat berdemonstrasi melengserkan Ben Ali. Bangsa di Afrika Utara bagian Barat tersebut masih harus menunggu 60 hari lagi untuk menyelenggarakan pemilu. Rakyat akan memutuskan pilihannya dalam membentuk pemerintahan baru. Pemilu tersebut juga menjadi ”kesempatan kedua” bagi rezim berkuasa untuk mempertahankan posisi. Ben Ali (74) melarikan diri ke Arab Saudi setelah jutaan rakyat memprotes tingginya pengangguran, korupsi, dan tidak adanya kebebasan. Itu revolusi sosial pertama di dunia Arab. Perdana Menteri berkuasa Mohammed Ghannouchi, sekutu Ben Ali, langsung mengambil alih kekuasaan Jumat lalu (14/1) menggantikan Ben Ali. Itu membuka peluang kembalinya kekuasaan otoriter. Namun, Sabtu (15/1) Presiden Dewan Konstitusional Fethi Abdennadher menyatakan bahwa kepergian Ben Ali bersifat permanen dan langsung memberikan wewenang kepada Mebazaa untuk mempersiapkan pemilu dalam waktu 60 hari. Fouad Mebazaa, mantan ketua parlemen, dilantik sebagai presiden interim Sabtu lalu (15/1). Dia langsung meminta pembentukan pemerintahan persatuan baru yang mengakomodasi kekuatan oposisi yang selama ini dibekukan oleh Ben Ali. ”Kami sudah bisa berharap,” ujar Nejib Chebbi, pendiri partai oposisi utama, Partai Demokratik Progresif. Pertanyaannya saat ini, lanjut dia, apakah pemerintahan baru akan tetap didominasi antek-antek Ben Ali atau sebaliknya? ”Kalau RCD (Constitutionnel et Democratique) tetap dominan, berarti kita belum keluar dari ’hutan’,” serunya. Bandara Tunisia kembali dibuka Sabtu (15/1). Meski demikian, status darurat tetap dipertahankan hingga Kamis (20/1). Aksi pembakaran yang dilakukan demonstran membuat stasiun utama kereta api Tunis rusak parah. Sejumlah swalayan dan pertokoan mengalami nasib yang sama ketika masyarakat tidak mengindahkan pemberlakuan jam malam dan melakukan aksi penjarahan. Setidaknya 42 orang tewas dalam insiden pembakaran penjara di sebuah kota wisata di pinggiran Tunis. Sementara itu, seorang direktur sebuah penjara lainnya membiarkan sekitar seribu narapidana bebas setelah melakukan perlawanan hebat. Kekerasan jalanan mengubah bentuknya sejak Sabtu. Sejumlah kelompok perampok menjarah sebuah perumahan elite. Mereka bersenjata tongkat golf dan membentuk kelompok kecil untuk menjaga keamanan anggotanya saat menjarah. Rumor yang beredar, kelompok jalanan tersebut diduga beranggota para loyalis Ben Ali. Mereka memang diperintahkan untuk menciptakan kekacauan di negeri itu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru. Sebagian warga Tunisia juga mengungkapkan kekhawatiran tentang apa yang bakal terjadi di kemudian hari. ”Semua ini (pelengseran kekuasaan Ben Ali) terjadi dalam tiga hari. Mungkin besok kita tidak bisa makan,” ujar Mohsen Yacoubi saat melihat kenyataan bahwa hampir seluruh toko di ibu kota tutup. Menurut dia, pelengseran Ben Ali seharusnya dinegosiasikan lebih dahulu. ”Ini perang langsung terjadi,” keluhnya. (cak/c10/dos)