47 Ribu Pemilih Belum Punya NIK

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan menemukan masih ada 47 ribuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun setelah diproses Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, sebagian sudah bisa diatasi. \"Di Sulsel, yang saya pimpin langsung didapatkan 47.000 DPT yang belum ada NIK nya, dan sedang dikerjakan terus bersama Dukcapil. Hasilnya 11.000 sudah ada NIK, sisanya masih dalam pengerjaan,\" kata Agun dihubungi, Jumat (14/2). Menurutnya, ada kesulitan yang didapatkan saat dirinya melakukan kuknjungan kerja. Sebab, banyak pemilih di lapas/rutan yang alamatnya tidak jelas dan tidak punya NIK. \"Kemudian masih banyak atribut kampanye utamanya caleg yang melanggar aturan PKKPU 15. Adanya kesulitan Bawaslu dalam menertibkan, masih banyaknya Pemda yang kurang responsif dalam mengatasi kesulitan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga caleg,\" jelas politikus Partai Golkar itu. Nah, yang lumrah ditemukan saat Kunker anggota Komisi II lainnya ke berbagai daerah adalah kurangnya sosialisasi penyelenggara Pemilu kepada masyarakat. Sehingga, masih banyak warga yang belum faham apakah dalam Pemilu nanti mereka mencoblos atau menandai. Karena itu, Komisi II mmendesak kepada Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota lebih aktif memberi dukungan, baik kepada Polri dan TNI dalam membantu pengamanan dan distribusi logistik melihat kondisi geografisnya yang sulit. \"Kepada KPU segera ambil langkah untuk lokasi dan jadwal kampanye terbuka bagi peserta parpol. sosialisasi harus lebih diefektifkan. Bawaslu juga kita minta segera mengambil langkah tegas dan menyiapkan dengan baik mitra PPL untuk mencegah hadirnya preman preman politik di sekitar TPS,\" tegasnya. Agun juga meminta terkait sosialisasi, para pihak jangan hanya bisa menyalahkan KPU. Dia mengajak semua pihak sesuai peran masing-masing bersama-sama mewujudkan partisipasi pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. \"Coba interospeksi oleh kita semua sesama anak bangsa, apa yang sudah kita lakukan, kedaulatan di tangan rakyat, rakyat bebas memilih. Jangan sampai kesempatan 5 tahunan untuk perbaikan negeri ini disia-siakan,\" tandasnya mengingatkan. (fat/jpnn)