GARUT, RADARCIREBON.COM – Guna mengkoneksikan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat, pemerintah melalui badan usahanya dibidang transportasi kereta api, yakni PT KAI (Persero) meluncurkan Kereta Api (KA) Papandayan dan KA Pangandaran di Stasiun Garut, Kabupaten Garut, Rabu 24 Januari 2024.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, pihaknya mendukung dan menyambut baik dibukanya jalur baru yang berdampak positif pada konektivitas, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah Jawa Barat.
BACA JUGA:Jadi Garda Terdepan Membangun Kualitas Keluarga, TPP PKK Kota Cirebon Dilantik
BACA JUGA:Kalah dari Jepang, Ada 2 Skenario Timnas Indonesia Bisa Lolos Babak 16 Besar Piala Asia 2023
"Tentunya dengan dioperasikannya KA Papandayan dan KA Pangandaran akan memperkuat konektivitas antar kota dan antar daerah di Jabar serta membuka lebih banyak lagi pintu peluang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas penduduk," kata Bey.
Bahkan Bey sempat berseloroh dengan para kepala daerah agar dalam melaksanakan kunjungan kerja menemuinya di Bandung, Pj Bupati dan Wali Kota menggunakan transportasi KA Papandayan dan KA Pangandaran. Tanpa menunjukkan tiket KA, kunjungan kerja tidak akan diterima, ujarnya sembari tertawa.
Langkah PT KAI tersebut disambut baik jajaran Pemdaprov Jabar dan pemda kabupaten/kota dengan segera dipersiapkannya KA Feeder dan shuttle penunjang untuk menghubungkan Stasiun Garut dan Stasiun Banjar ke tempat-tempat wisata.
"Sudah saya mintakan (ke Kepala Dinas Perhubungan Jabar) untuk segera menyiapkan baik feeder atau shuttle ke tempat wisata dari Stasiun Garut dan Stasiun Banjar," tambah Bey.
BACA JUGA:Bahaya! Inilah 7 Akibat Negatif Gaya Hidup Boros; dari Masalah Keuangan hingga Masalah Kesehatan
Sementara, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan, pihaknya telah memberi dukungan berupa persiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk untuk pembebasan wilayahnya.
Hadi berpesan kepada Pj Bupati Garut untuk bekerja sama agar wilayah PT KAI yang belum bersertifikat dan masih bermasalah untuk segera diselesaikan.
"Saya berpesan kepada Penjabat Bupati agar menyelesaikan RDTR karena saat ini banyak investor yang ingin datang ke Indonesia untuk mendapatkan izin lokasi lebih cepat," ujar Hadi.
RDTR akan memudahkan dan mempercepat proses penataan karena hanya membutuhkan satu hari saja. Namun sebaliknya tanpa RDTR target pembangunan memakan waktu kurang lebih satu bulan.