RADARCIREBON.COM – Formasi honorer tendik alias tenaga pendidikan pada seleksi PPPK 2024 ternyata tergantung pada Pemda masing-masing.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi. Seperti diungkapkan oleh Ketua Forum Tenaga Kependidikan (Tendik) Solidaritas Nasional Wiyata Bakti (SNWI) Renny.
Renny mengikuti pertemuan dengan MenPAN-RB Azwar Anas dan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto pada 17 Januari 2024. Usai pertemuan tersebut, dia kemudian menjelaskan sejumlah hal.
Pada pertemuan itu, menurut Renny, SNWI mendesak pemerintah agar pemerintah memprioritaskan perekrotan honorer tendik. Bukan hanya pada jabatan tertentu saja.
BACA JUGA:Pendaftaran CPNS 2024 Untuk Lulusan SMA, Ada Kuota Banyak dari Pusat sampai Daerah
BACA JUGA:Australia vs Indonesia Sempat Ricuh, Skor Telak Mengakhiri Perjuangan Garuda
SNWI mengusulkan agar perekrutan honorer tendik mencakup semua honorer mulai dari penjaga sekolah, operator, laboran, pustakawan, tenaga administrasi sekolah, security, tenaga keamanan dan lainnya.
Renny mengatakan, semua jabatan tersebut diharapkan direkrut menjadi Aparatur Sipil Negara alias ASN lewat seleksi PPPK 2024.
"Semua jabatan tendik harus diakomodasi agar ada keadilan dan pemerataan," kata Renny dilansir dari JPNN, Minggu 28 Januari 2024.
Dia menambahkan, bahwa honorer tendik memiliki kekhawatiran terhadap database BKN.
BACA JUGA:Preman Kampung Bakar Warung Sembako Gara-gara Tak Diberi Uang
BACA JUGA:Pelatih Jepang Puji Shin Tae-yong Setinggi Langit, Begini Kalimatnya
"Saya mendesak pemerintah agar menyelesaikan honorer tendik tanpa menyisakan jabatan tendik di dalamnya. Alhamdulillah Menteri Anas dan kepala BKN memberikan respons positif," imbuh Renny.
Nah, menurutnya pertemuan pada 17 Januari lalu tersebut membuahkan hasil. Setidaknya ada 2 jalan bagi honorer tendik untuk bisa mendapatkan hasil akhir. Hasil yang dimaksud tentu saja adalah diangkat jadi PPPK 2024.
Jalan pertama yaitu dengan melewati pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingat semua honorer yang akan diangkat sebagai PPPK harus sudah terdaftar melalui database BKN.