Percepat Perbaikan Infrastruktur

INDRAMAYU – DPRD Indramayu menggelar rapat paripurna dalam rangka laporan hasil kegiatan reses masa persidangan I tahun 2014, Kamis (20/2). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Drs H Abdul Rozaq Muslim SH MSi, didampingi tiga orang wakil ketua, Kuswanto, Drs H Abdullah Thohir, dan Drs H Sanusi Ghofur. Sementara Bupati Indramayu hanya diwakili Sekda, H Ahmad Bachtiar SH. Dalam laporan hasil kegiatan reses yang disampaikan, seluruh fraksi berharap agar segera dilakukan percepatan perbaikan infrastruktur pascabanjir. Pasalnya, banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, telah merusak jalan, saluran air, jembatan, hingga rumah dan sekolah. Selain perbaikan infrastruktur, dari hasil reses ternyata juga masih banyak keluhan masyarakat tentang bantuan pascabanjir. Masyarakat juga masih banyak yang mengeluhkan berbagai pelayanan yang dianggap masih belum maksimal. “Memang harus diakui kalau kerugian akibat banjir cukup besar, dan pemerintah kabupaten akan sulit untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat. Namun fraksi Partai Golkar akan terus mendorong pemerintah agar terus meningkatkan pembangunan,” kata Dra Hj Siti Ubaedah MM, juru bicara fraksi Partai Golkar. Ketua fraksi PDI Perjuangan, Ruslandi SH mengungkapkan, berdasarkan letak geografis mestinya pembangunan di Indramayu harus tunduk pada tata kota dengan sistem drainase yang terukur dan terpelihara secara terus menerus dan berkesinambungan. “Banjir yang melanda Indramayu mestinya harus dijadikan pelajaran, agar dalam pembangunan berbagai infrastruktur juga mempertimbangkan estetika. Sehingga tidak berdampak negatif terhadap keseimbangan alam,” tandasnya. Sementara Ketua Fraksi PKB, Dalam SH KN mengatakan, sebagian besar aspirasi masyarakat mengharapkan agar pemerintah kabupaten Indramayu dapat meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur. Seperti perbaikan jalana, jembatan, dan saluran irigasi untuk meningkatkan sektor pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat. “Rusaknya sarana infrastruktur akibat banjir harus secepatnya diperbaiki, tanpa membedakan daerah yang satu dengan yang lain karena faktor politik. Juga tidak memolitisir bantuan untuk kepentingan golongan tertentu,” ujar Dalam. Percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak pascabanjir juga diungkapkan ketua fraksi Partai Demokrat, Ir Harris Solihin. Menurutnya, kalau berbagai infrastruktur yang rusak tidak segera diperbaiki maka akan menghambat pelaksanaan program pembangunan di Indramayu. “Penanganan masalah kesehatan pascabanjir juga banyak dikeluhkan masyarakat,” ujarnya. Juru bicara Fraksi PKS, H Salimi Soleh SPdI, juga menyampaikan keinginan masyarakat, agar pemerintah segera menangani dampak banjir. Mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, ganti rugi bagi petani tambak maupun sawah yang terkena banjir. Wakil Ketua Fraksi Gerakan Nurani Pembangunan Rakyat, H Fathoni MPdI, juga meminta kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan sarana infrastruktur pascabanjir. Menurutnya, pemerintah harus memakai skala prioritas dalam pembangunan pascabanjir, mengingat kerusakan yang ada cukup parah sedangkan anggaran terbatas. (oet)