Soal Penyadapan Jokowi PDIP Tidak Perlu Gaduh

JAKARTA - Adanya penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Jokowi, memicu polemik. Beredar kabar penyadapan tersebut tidak lain merupakan perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui Badan Intelijen Negara (BIN), dan kabar tersebut dibantah tegas pihak Istana. Mengutip Harian Umum Radar Cirebon, Sabtu (22/2) Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, Presiden SBY tidak pernah menggunakan BIN, hanya semata-mata untuk kepentingan politiknya. \"Presiden SBY tidak mengawali pemerintahannya dengan mematai-matai orang. Dia juga tidak menggunakan intelijen negara untuk tujuan politiknya,\" tegas Daniel saat dihubungi Harian Umum Radar Cirebon, Jumat (21/2). Senada, melalui akun twitter resminya @dipoalam49, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu II, Dipo Alam juga membantah tuduhan penyadapan. \"Saya yakin BIN dan BAIS atau Lemsaneg tidak melakukannya. Buktikan saja,\" tulis Dipo Alam dalam twittnya. Informasi yang dihimpun Radarcirebon.com, polemik penyadapan terhadap Jokowi, bermula dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan pernyataan ditemukan tiga alat penyadap di dalam rumah orang nomor satu di Jakarta tersebut (Gubernur DKI Jakarta Jokowi-red). Tiga alat sadap yang ditemukan itu berada di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu. Sementara, Presiden LIRA, HM. Jusuf Rizal kepada awak media, kediaman Jokowi itu tidak mungkin begitu mudah ditembus orang untuk melakukan penyadapan. Sebab selain ada security ada juga CCTV. Lebih-lebih dapat masuk ke kamar pribadi Jokowi. Jadi itu kami duga dilakukan orang dekatnya. \"Diduga penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dilakukan orang yang ingin memperkeruh suhu politik jelang Pilpres. Bisa juga oleh oknum Tim Suksesnya yang ingin menaikkan popularitas Jokowi,\" ujarnya. Penelusuran Radarcirebon.com, kasus polemik penyadapan Jokowi juga pernah dialami Megawati, Saat itu, Taufik Kiemas, membantah sendiri perihal intel yang selalu mengikuti Megawati. \"Intel yang mengikuti Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bukan untuk memata-matai. Melainkan, untuk pengamanan,\" ujarnya saat itu. Lanjutnya lagi “Saya rasa bukan begitu (memata-matai). Keselamatan Ibu Mega sendiri menurut Undang-Undang harus terus dipantau. Diikuti intel itu saya kira hanya joke-joke saja,” kata Taufiq di Gedung DPR, Senin (15/4/13). Sehingga, kata Taufiq, keberadaan intel yang mengikuti Megawati dilakukan sebagai fungsi pengamanan. “Sebagai fungsi pengamanan. Apa yang diomongin kan terbuka. Setiap kali kemari memberi tahu,” Sebelumnya, Megawati mengeluhkan adanya aparat intelijen yang selalu mengikutinya dalam setiap kegiatan kepartaian. Hal ini, dikatakannya saat menghadiri acara deklarasi pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di Solo. “Dia ditugasi ngintel, dengarkan saya pidato. Nanti semenit saja, pidato saya sudah masuk ke pucuk pimpinan republik ini. Pasti! Nggak apa-apa, biar. Saya begini ini supaya dia ngerti, kamu tuh mimpin mesti ngono. Tapi saya anti kekerasan, saya tidak suka kebohongan,” kata megawati Pengamat Intelijen Bondan Wibisono, manuver PDIP bahwa Megawati di inteli sebenarnya sudah pernah di lemparkan politisi-politisi mereka ke media massa pada tahun 2013. Baiklah kiranya jika atmosfir perpolitikan di tanah air dibuat sangat kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu, khususnya Pemilu Legislatif yang akan berlangsung tanggal 9 April 2014 mendatang. Terkait penyadapan rumdis Jokowi, kata Bondan, penyadapan itu aksi undercover alias aksi yang tertutup dan tidak akan pernah dipublikasikan. \"Tetapi bisa saja ketahuan dan menjadi skandal. Tidak ada yang mengetahui apakah seseorang atau sebuah organisasi/institusi melakukan penyadapan,\" ujarnya melalui selularnya, Sabtu (22/2). Bagi Bondan, kasus penyadapan di rumah dinas Jokowi, sudah saya anggap benar dengan mendiamkan selama 3 bulan sampai Tjahjo bertindak konyol. Mendiamkan bukan berarti tak bertindak. Sterilisasi harus konsisten dijalankan, antisipasi juga dengan peralatan anti sadapnya. \"Apalagi diduga kuat aksi sadap ini masih berkutat masalah politik, ada kecenderungan pihak lain untuk mengetahui segala aktivitas Jokowi,\" imbuhnya. Lebih lanjut, pria yang enggan bertemu tatap muka ini, menyarankan untuk elit-elit PDIP sebaiknya tidak menambah gaduh urusan sadap-menyadap. Jangan ganggu Jokowi yang sedang bekerja. Buat apa Jokowi menutup rapat-rapat merahasiakan dirinya disadap selama tiga bulan jika ternyata kini dibuat gaduh. Mengenai MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan Lemsaneg adalah langkah strategis yang bisa menjadi pesan peringatan bagi pelaku penyadapan. \"PDIP tidak usah mengaku-aku sebagai korban konspirasi, sebaiknya perkuat saja atau bentuk divisi kontra intelijen di internal partai,\" pungkasnya. (wb)