Kedua, masyarakat juga mendesak DPRD Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon untuk menarik, membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keputusan Pj Walikota Cirebon tentang PBB tahun 2024.
“Ini adalah salah satu pembuktian Pak. Ini adalah rakyat Cirebon yang meminta sebuah keadilan kepada pemerintah,” ujar H Budi Permadi dengan pengeras suara dari atas mobil komando.
Menurut Budi, warga Kota Cirebon meminta keadilan kepada Pemerintah Kota Cirebon dan perwakilan mereka di legislatif.
“Ini adalah keinginan rakyat,” tandasnya.
Budi juga menegaskan, bahwa masyarakat Kota Cirebon meminta Pj Walikota Cirebon, Agus Mulayadi untuk bertanggung jawab.
“Bapak Agus Mulyadi itu menjadi Pj Walikota hanya sementara. Tidak ada keinginan dari rakyatnya, bukan kehendak rakyat. Tapi berdasarkan peraturan, faktor luck, karena keberuntungan,” tandas Budi.
Dia mendesak agar Agus Mulyadi mencabut kembali SK Pj Walikota Cirebon tentang PBB 2024.
“Bapak Agus Mulyadi untuk mencabut kembakli SK (tentang PBB 2024),” tandasnya. (*)