Cadangan beras ini, lanjut Wahyu, sebagian besar berasal dari serapan panen petani lokal di Kabupaten Cirebon.
Tidak menutup kemungkinan, jumlah itu akan meningkat, sebab masih banyak lahan pertanian di wilayahnya yang belum dipanen.
Ia menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap bekerja sama dengan Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan produksi padi, khususnya memasuki masa panen kedua di tahun 2024.
“Bulog sudah punya kegiatan-kegiatan itu, tadi kita diskusikan untuk penyerapan hasil panen dari petani. Kita bisa optimalkan juga untuk panen berikutnya,” sambungnya.
BACA JUGA:Ribuan Botol Miras Dimusnahkan, Kapolresta Cirebon: Bentuk Pertanggungjawaban
BACA JUGA:Jakarta Diguyur Hujan, Supoter Timnas Indonesia Sudah Padati Stadion GBK
Selain itu, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Cirebon pun akan menggulirkan program pangan bersubsidi, yang menjadi bagian dari upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk menekan laju inflasi setiap bulannya.
“Harapannya, kita terus bekerja sama dengan Bulog. Kita juga ingin ada cadangan pangan yang disiapkan oleh Kabupaten Cirebon, sehingga tidak bertumpu ke Bulog saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Bulog Cirebon, Karyudi menyebutkan, penyerapan beras di wilayah kerjanya sudah 150 persen atau melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 41 ribu ton hingga akhir Desember 2024.
Meskipun panen raya berakhir, Bulog Cirebon tetap menyerap beras untuk mendukung petani dan menjaga suplai beras bagi masyarakat.
BACA JUGA:Kasus Narkoba di Cirebon Mei 2024, 14 Tersangka Diamankan, 13 Kasus Sabu-sabu dan OKT
BACA JUGA:Pelatihnya Diteror, Hotel Timnas Filipina Dibombardir Petasan
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi mengatakan, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan Bulog, serta instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Oleh karenanya, DKPP Kabupaten Cirebon pun turut ambil bagian dalam mewujudkan hal tersebut, dengan rutin menggulirkan program strategis pada bidang ketahanan pangan.
“Terkait dengan ketahanan pangan, kita mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Pertanian, kemudian stakeholder lainya,” ujar Erus.
“Kita juga mendorong, agar 20 persen dana desa bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Kontribusi desa diperlukan untuk ketahanan pangan,” tandasnya. (*)