CIREBON, RADARCIREBON.COM - Habisnya kuota Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Cirebon. Demikian disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno. SH.
Karenanya, Fraksi Gerindra, mendesak agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibuka untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi kuota UHC. "Kesehatan merupakan pelayanan pemerintah yang harus diberikan secara prima. Ketika kuota UHC habis sementara masyarakat miskin masih banyak yang membutuhkan, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap rakyatnya," tegas Cakra.
Menurutnya, ada kebutuhan mendesak untuk keterbukaan antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) mengenai siapa saja yang menerima manfaat UHC. "Harus ada keterbukaan antara Dinkes dan Dinsos. Siapa saja yang mendapatkan UHC harus jelas," ujar Cakra.
Cakra menyoroti bahwa saat ini banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kuota UHC, membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. "Kami ingin transparansi. Siapa saja yang menerima. Jangan sampai diberikan kepada orang mampu. Banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan," jelasnya.
BACA JUGA:RA Mengedarkan Sabu ke Sopir Truk di Jalan Pantura Indramayu, Begini Nasibnya Sekarang
Ia menambahkan, perlu ada kesepahaman bersama untuk membuka data dan mengetahui sejauh mana proses distribusi kuota UHC berjalan. "Buka datanya, biar kita tahu berapa kebutuhan untuk mengcover orang sakit," imbuhnya.
Cakra juga mencatat bahwa masalah ini tampaknya unik di Kabupaten Cirebon. "Di daerah lain tidak terdengar ada isu yang sama. Di Bekasi, misalnya, semua tercover asal masuk dalam KTP warga Bekasi," ungkapnya.
Masalah pendataan menjadi sorotan utama Cakra. Ia menekankan perlunya review ulang tentang penyusunan DTKS untuk memastikan sistemnya akurat dan adil. "Kami minta jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus ada tindakan. Sakit tidak bisa ditunggu, terutama dalam kasus darurat seperti operasi sesar.
Pemerintah jangan lepas tangan," tandasnya.
Cakra menegaskan bahwa pembenahan sistem pendataan adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. "Kalau ini acuannya DTKS, ya harus direvisi. Biar tepat siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Pun sebaliknya, kalau DTKS sumbernya dari Puskesos, ya dibuka," pungkasnya. (sam)
BACA JUGA:Sekda Herman Suryatman Bertemu Rektor Unpad Bahas Berbagai Persoalan dan Tantangan di Jabar