5. Komunikasi antara masyarakat produsen dan pemegang kebijakan.
6. Bantuan perbankan untuk industri furnitur dan handy craft. Mulai dari akses terhada kredit dan bantuan keuangan.
Sejarah dari road map tersebut, diungkapkan Soenoto terjadi pada tahun 2019, HIMKI diundang presiden dan 4 menko.
Namun sampai sekarang belum dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kepada presiden terpilih untuk mengetahui adanya road map ini dan melaksanakan komitmennya.
BACA JUGA:Ada Aksi Boikot Bayar PBB di Kota Cirebon, Pemkot Sudah Raup Rp 24 Miliar
Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur menambahkan, road map tersebut diserahkan pada 10, September 2019.
Motivasi besar dari HIMKI terkait road map tersebut adalah meningkatkan daya saing. Sebab, masih kalah dengan negara lain seperti China dan Vietnam.
"HIMKI sudah berhasil menembus 120 negara di seluruh dunia. Tetapi selalu dibayangi negara besar. Pemenangnya selalu China dan Vietnam," katanya.
Dia meminta pemerintah memiliki strategi marketing. Contohnya Tiongkok yang memiliki gerai besar di dunia.
BACA JUGA:Kadisdik Kabupaten Cirebon Tegaskan Daftar Ulang PPDB Gratis: Tidak Boleh Ada Biaya Lain-lain
Berbeda dengan Indonesia yang masih harus pameran di booth kecil di berbagai negara.
"Aksi korporasi harus dilakukan, tetapi pemerintah. Misalnya dengan membeli gerai besar, bukan hanya dengan booth. Kita kapan seperti itu?" bebernya.
Pemerintah, kata dia, harus sadar bahwa 90 persen pertumbuhan industri, ada peran regulator. Makanya, aturan yang memberatkan harus dihilangkan.
Kemudian pasar dalam negeri juga penting untuk dilindungi. Misalnya mengenai TKDN harus di angka 60 persen, untuk rotan harus di atas 85 persen.
BACA JUGA:Dor! Suara Ledakan Terdengar Saat Donald Trump Kampanye, Capres Partai Republik Itu Terluka
"Kita tidak bisa melarang barang dari Tiongkok masuk karena sudah ada WTO. Tetapi bukan berarti tidak bisa membuat regulasi. Karena pengusaha Indonesia ketika ekspor keluar juga harus memenuhi standarisasi tertentu," bebernya.