Asep Dedi Jabat Sekda Kota Cirebon

Vicky akan Pimpin Bappeda, Deane Tetap di BPMPP KEJAKSAN–Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Cirebon Drs Asep Dedi MSi disebut menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dengan demikian, posisi kursi asisten bidang administrasi umum menjadi kosong dan akan di isi pejabat dari eselon dua lainnya. Otomatis, akan ada pejabat eselon tiga yang mendapatkan promosi. Menurut sumber Radar Cirebon, keputusan sudah final dalam menentukan nama calon sekda definitif. Jika sebelumnya ada tiga nama pejabat eselon dua yang bersaing, satu di antaranya keluar sebagai sekda. Tiga nama tersebut adalah Asisten Administrasi Umum Drs Asep Dedi MSi, Kepala BPMPP Ir Vicky Sunarya, dan Kepala BPMPPKB Dra Deane Dewi Ratih MM. “Sudah selesai, sekda dijabat Asep Dedi,” terang sumber Radar, Selasa (4/3). Masih menurut sumber itu, Vicky Sunarya akan ditempatkan menjadi kepala Bappeda Kota Cirebon, Sedangkan Deane Dewi Ratih tetap menjabat sebagai kepala BPMPPKB. “Ano menginginkan Vicky menjadi kepala Bappeda. Azis sudah mendapatkan sekda pilihannya yaitu Asep Dedi,” terangnya. Atas hal itu, lanjutnya, terbuka kemungkinan beberapa pejabat eselon dua akan terkena rotasi. Sedangkan pos yang ditinggalkan Vicky Sunarya di BPMPP, disebut ada dua kandidat. Yakni, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi dan Sekretaris BPMPP Akhyadi SE. Terkait itu, Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM membenarkan SK Sekda sudah turun. Namun, untuk kepastian pelantikannya akan bersamaan dengan pejabat eselon dua, tiga dan empat di mutasi gelombang kedua pasangan Ano-Azis. Untuk kepastian waktunya, masih menunggu persetujuan pejabat eselon dua dari Provinsi Jawa Barat. “Kalau itu sudah turun, mutasi bisa langsung digelar,” ujarnya, Selasa (4/3). Ano berharap, minggu ini berkas persetujuan sudah selesai dan mutasi bisa dilaksanakan. Namun, lanjutnya, jika tidak terjadi minggu ini, mutasi akan digelar pada minggu depan bulan Maret ini. “Minggu depan terakhir,” ujar Ano. Untuk nama sekda, pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekda Kota Cirebon itu masih menutup rapat. Menurutnya, nama sekda sudah tercatat dari hasil keputusan SK Gubernur. Hanya saja, tentang keberadaan SK Sekda itu, Ano belum menerimanya dan menunggu laporan dari BK-Diklat Kota Cirebon. Wali Kota 2013-2018 itu menegaskan dalam penentuan sekda definitif, yang memutuskan sepenuhnya Gubernur secara langsung dan menggunakan SK pejabat tertinggi di Jawa Barat itu. “Bukan SK dari saya,” ucapn Ano. Mutasi gelombang kedua nanti, tidak banyak perubahan dalam rotasi. Sebab, pejabat yang mendapatkan promosi sangat terbatas. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana, UU itu memberikan tambahan waktu bagi pejabat eselon dua hingga usia 60 tahun dan 58 tahun bagi pejabat eselon tiga, empat hingga seterusnya. Sebelum UU ASN berlaku, batas usia maksimal bagi PNS eselon dua sekalipun sampai 56 tahun saja. Dari penambahan itu, setidaknya untuk eselon dua ada tambahan waktu hingga empat tahun lamanya. Karena itu, peningkatan kinerja menjadi target realistis. Setelah melalui berbagai tahapan proses mutasi gelombang kedua nanti, Ano berharap dengan adanya sekda definitif, serta rotasi pimpinan pada beberapa pejabat dan Kepala SKPD, dapat terjadi peningkatan kinerja pegawai. Salah satu indikatornya, penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan). Tahun 2013 lalu, lanjut Ano, kinerja Pemerintah Kota Cirebon meraih peringkat CC atau C plus. Ano menargetkan pada tahun 2014 ini, penilaian kinerja Pemkot Cirebon dari Kemenpan meningkat menjadi B. “Itu tekad yang sudah menjadi komitmen bersama untuk diwujudkan,” ujarnya. Sejauh ini, hanya empat daerah kota/kabupaten di Indonesia yang meraih nilai B. untuk mewujudkan hal itu, berbagai upaya telah direncanakan dan terus dilaksanakan. Karena itu, Ano mengimbau kepada seluruh PNS dan pejabat dilingkungan Pemkot Cirebon, agar meningkatkan kinerja dan kreatifitas. Khusus untuk kreatifitas, makna dan hasilnya sangat penting bagi peningkatan kualitas kinerja pegawai dan institusi. (ysf)