KEJAKSAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon meminta para calon anggota legislatif (caleg) untuk tidak mempercayai orang-orang yang mengatasnamakan KPU dan menjanjikan dapat memenangkan atau meloloskan caleg menjadi anggota legislatif. Hal ini disampakan Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani SE saat rapat koordinasi KPU dengan DPRD dan Panwaslu, kemarin. Emirzal mengaku, tak sedikit caleg yang bertanya pada dirinya mengenai kebenaran dari adanya oknum yang memperjual belikan suara dan juga bisa memberikan kemenangan dalam pemilihan wakil rakyat itu. \"Beberapa bulan lalu, banyak caleg yang bertanya, katanya kalau mau menang, tinggal dekati KPU saja, atau tinggal dekati petugas pemungut suara saja. Tapi saya tegaskan kalau hal itu tidak benar. Saya jamin tidak ada orang KPU yang seperti itu. Itu hanya oknum,\" tuturnya dalam rapat tersebut. Diakui, tak sedikit pihak yang berusaha memanfaatkan celah-celah yang ada untuk mengambil keuntungan. Maka dari itu, dirinya berharap para caleg dan semua pihak untuk lebih waspada. \"Celah yang ada terus dimanfaatkan oleh oknum dan ini harus diwaspadai,\" tukasnya. Dalam rapat tersebut, Emirzal juga mengaku bahwa KPU telah berupaya maksimal untuk menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan legislatif 9 April mendatang. Sejumlah cara pun telah dilakukan, mulai dari bekerja sama dengan berbagai unsur keagamaan, wanita dan forum RW, hingga meminta pemerintah kota untuk juga mengimbau masyarakat memberikan suaranya. KPU menargetkan dalam pemilihan legislatif nanti, tingkat partisipasi masyarakat bisa tembus hingga 75 persen. \"Sosialisasi selama ini sudah kami lakukan. Termasuk juga wali kota sudah menginstruksikan OPD untuk bersama-sama menyosialisasikan pada masyarakat,\" tuturnya. Sementara Ketua Panwaslu, Munarso juga mengajak semua pihak untuk bisa menyukseskan pemilu. Sehingga suasana Cirebon tetap kondusif. \"Meski dengan segala keterbatasan, kami tetap akan bekerja maksimal,\" ujarnya, Terkait alat peraga kampanye (APK) yang ditertibkan, Panwaslu secara tegas mengatakan tidak tebang pilih. Tidak ada keberpihakan pada salah satu calon atau partai manapun. Namun diakuinya, keterbatasan tenaga untuk penertiban membuat penertiban terlihat belum maksimal. \"Kami tidak punya wewenang untuk menertibkan, kami hanya memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah untuk kemudian ditertibkan. Tapi karena kadang kurang personel, ya seperti ini. Tapi kami tidak tebang pilih. Kami bekerja semaksimal mungkin,\" tukasnya dalam forum itu. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan kesiapan KPU dan Panwaslu menghadapi seragang fajar pada caleg. Tidak hanya itu, dalam rapat itu juga dibahas keberadaan TPS berjalan untuk warga yang sedang sakit dan teknis pelaksanaan pemilihan untuk warga yang disabilitas. (kmg)
Kategori :