CIREBON, RADARCIREBON.COM - Tingginya angka kejadian stunting menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Melalui beberapa upaya, pemerintah terus menggulirkan program untuk menekan angka stunting salah satunya di Cirebon melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader keluarga berencana.
Program Studi D.III Kebidanan Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya juga turut melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting.
BACA JUGA:Tolak Power Wheeling, Benalu Transisi dan Ketahahan Energi Nasional
BACA JUGA:Gagal Salip Truk Gandengan dari Kiri, Warga Kelurahan Kalijaga Terlindas
BACA JUGA:Driver Ojol Mengeluh Soal Pungutan Parkir Restoran di Cirebon, Kadishub Mengaku Baru Dengar
Tim pengabdian masyarakat ini beranggotakan tim Bdn. Pepi Hapitria SST MPH, Neli Nurlina SST MPH, dan Rinela Padmawati SST MPH.
Perwakilan Tim Pengabdian Masyarakat Program Studi D.III Kebidanan Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Bdn. Pepi Hapitria SST MPH menuturkan permasalahan stunting hakikatnya terjadi mulai dari proses kehamilan dan akan tampak setelah anak menginjak umur dua tahun.
Faktor penyebabnya antara lain kurangnya asupan gizi seimbang selama hamil sampai dengan setelah lahir, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
BACA JUGA:Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024, Pj Wali Kota Cirebon Tekankan Peran Media dan Pendidikan Pemilih
Banyak intervensi yang telah dicanangkan oleh pemeritah, diantaranya adalah intervensi kesehatan di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu 270 hari masa kehamilan, dilanjutkan 730 hari sampai anak usia 2 tahun.
"Ini sesuai dengan intervensi spesifik yang menjadi fokus pemerintah untuk menurunkan stunting, yang terarah pada 2 fase pertumbuhan yaitu fase kehamilan dan fase sesudah melahirkan terutama pada bayi usia 0-24 bulan, karena di fase ini banyak ditemukan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian stunting," paparnya.
Lanjutnya, hingga saat ini kasus stunting di Kota Cirebon mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2022, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa penderita stunting mencapai 30,06 persen, namun di tahun 2023 turun menjadi 17 persen.
BACA JUGA:Konjen RI Hamburg sambut BPIP dan MPR, Kuatkan Pancasila di Hamburg
BACA JUGA:General Manager Witel Priangan Timur Kunjungi BPR Kuningan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional
Walaupun sudah mengalami penurunan signifikan, pemerintah Kota Cirebon terus melakukan penanganan stunting.