ESDM-BUMN Bahas City Gas

*Putuskan Pelaksanaan City Gas Cirebon dan Bogor CIREBON– Dalam waktu dekat ini, dua kementerian membahas pelaksanaan program city gas di Kota Cirebon. Pembahasan masih seputar pelaksana dan waktu. Persoalan yang hampir sama, terjadi pula di Kota Bogor. Karena itu, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN membahas city gas dua kota itu secara bersamaan. Hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan penyertaan modal. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon Dra Putri Novinarita mengatakan, minggu lalu pihak internal Dirjen Minyak dan Gas Kementrian ESDM telah melakukan rapat. Sesuai janji yang disampaikan kepada Pemkot Cirebon dan DPRD saat berkunjung ke Kementerian ESDM pada Senin (3/3) lalu, pihak Kementerian ESDM telah menghubungi Pemkot Cirebon. “Hasil rapat tingkat Dirjen Migas sudah disampaikan. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN,” ucapnya, Rabu (12/3). Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian BUMN, bersama Kementerian ESDM akan melakukan pembahasan akhir di Kemenkeu. Dengan demikian, lanjut Putri, untuk pelaksanaan city gas di Kota Cirebon dan Bogor, membutuhkan koordinasi 3 kementerian sekaligus. Melibatkan kemenkeu, karena dalam pelaksanaannya harus ada dana penyertaan modal dari Kementerian ESDM kepada pengelola city gas, baik PGN maupun Pertamina. “Bogor juga belum ada pengelola. Kementerian ESDM pernah menyampaikan keinginan agar Pertamina yang melaksanakan, kami inginnya PGN,” ucapnya. Alasan Kementerian ESDM mengharapkan Pertamina sebagai pengelola, karena program city gas di Prabumulih, Sumatera Selatan, dilaksanakan oleh Pertamina. Dengan alasan pipa sambungan induk dan awal dari Pertamina. Hal serupa terjadi di Kota Cirebon. Menurut Putri, pipa sambungan gas yang ada berinduk pada PGN. “Jadi pasti. Waktu dan pelaksana yang belum ditentukan,” tukasnya. Terlebih harus melalui proses peenyertaan modal di Kemenkeu yang membutuhkan waktu lama. PGN dan Pertamina memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yakni, PT PGN Tbk menandakan mereka sudah go international. Untuk perusahaan skala international, proses penyertaan modal lebih lama dibandingkan PT Pertamina Persero. “Kalau Persero lebih mudah dan cepat,” ujarnya. Namun, sambungnya, kekurangan Pertamina karena belum memiliki pipa jaringan induk di Kota Cirebon. Termasuk, harga yang ditawarkan belum tentu lebih murah dari PGN dengan nilai Rp2.055/kg. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Azrul Zuniarto mengatakan, dalam setiap kesempatan, banyak yang mempertanyakan city gas. Disadari, program ini sudah digulirkan sejak tahun 2011. Hingga memasuki tahun 2014, belum juga ada kepastian mengalirkan gas alam ke rumah penduduk. Padahal, pipa jaringan ke rumah warga sudah dipasang sejak tahun 2012 lalu. “Kami ingin cepat mengalir. Gas alam sudah menjadi kebutuhan warga di Kota Cirebon,” tukasnya. Setelah melakukan berbagai upaya, Pemkot dan DPRD mendatangi Kementerian ESDM. Hasilnya, tiga kementrian melakukan pembahasan secara berlanjut dan berkesinambungan. Meskipun selanjutnya warga harus membayar tagihan gas perbulan, Azrul yakin harga yang dibayarkan lebih murah dibandingkan membeli gas dalam bentuk lainnya. “PGN tawarkan harga murah. Tidak memberatkan warga,” ucapnya. Namun, siapapun pengelolanya, ujar Azrul, Pemkot maupun DPRD Kota Cirebon tidak mempersoalkan. Terpenting program city gas berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. (ysf)