Aher Belum Kirim Rekomendasi

Mundirin: Undangan dan Tempat Sudah Siap, Hanya Tunggu Surat dari Provinsi KEJAKSAN– Mutasi jilid II (dua) disebut-sebut digelar Jumat (13/3). Namun demikian, hingga kemarin belum ada surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Kepala Bidang Mutasi Pegawai BK-Diklat Kota Cirebon Mundirin SSos mengatakan, surat undangan untuk pejabat yang akan terkena mutasi telah dibuat oleh BK-Diklat. Saat surat rekomendasi dari gubernur terhadap eselon dua sudah turun, undangan bisa langsung disebarkan. “Persiapan sudah selesai. Undangan, tempat pelantikan, dan segala sesuatunya telah dipersiapkan. Hanya menunggu surat rekomendasi saja,” ucapnya kepada Radar, Rabu (12/3). Rabu siang hingga sore hari kemarin, Mundirin berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat. Namun tidak kunjung ada jawaban kepastian surat rekomendasi untuk eselon dua tersebut. Meskipun demikian, dia optimistis surat ditandatangani gubernur sebelum hari Jumat. “Pak wali mengharapkan mutasi digelar pekan ini. Semoga Jumat bisa terlaksana,” harapnya. Jika surat rekomendasi turun pada Jumat pagi sekalipun, undangan masih bisa disebar dan mutasi digelar Jumat sore. Untuk pejabat eselon tiga dan empat yang akan terkena mutasi sendiri sudah disusun oleh BK Diklat. Menurut sumber Radar Cirebon, mutasi hampir dipastikan Jumat. Setelah program Sapa Warga, ratusan pejabat eselon dua, tiga dan empat, akan terkena mutasi gelombang kedua pasangan Ano-Azis. “Mutasi setelah Sapa Warga. Lokasinya di gedung Pusdiklatpri Jalan By Pass kesambi,” terang sumber itu. Beberapa nama pejabat eselon dua akan terkena rotasi. Tarik menarik kepentingan menjadi bagian dari dinamika mutasi. Dalam hal ini, Ano-Azis telah melakukan diskusi panjang dalam menempatkan orang perorang dari setiap lini. Selain mutasi pada lurah dan camat, beberapa SKPD setingkat eselon dua akan mendapatkan rotasi yang sama. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penyegaran dan menemukan formulasi berlari cepat dalam mengejar pembangunan berkelanjutan. Nama SKPD besar yang akan terkena rotasi antara lain BK-Diklat, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertrans, DPUPESDM, dan Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum. Sedangkan, untuk DPPKD dan Dishubinkom, disebut sumber itu masih dalam posisi semula. “Taufan Barata dan Maman Kirman tetap menjabat di masing-masing dinas. Itu konsep awal. Bisa jadi berubah sesuai keinginan wali kota dan wakil wali kota,” ujar sumber yang ditemui di balai kota, kemarin. (ysf)